BOJONEGORO – Ribuan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026). Mereka datang menggunakan puluhan truk dan kendaraan minibus untuk menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Sejak pagi, massa memadati area depan gedung dewan dengan membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan. Dalam aksi tersebut, mereka menegaskan bahwa Program MBG harus tetap dilanjutkan karena dinilai memiliki manfaat besar bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Indonesia. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tersebut.
“Selamatkan Masa Depan Bangsa. Lanjutkan Program MBG, Bersihkan Program MBG dari Koruptor, dan Evaluasi Tata Kelola,” serunya di hadapan ribuan peserta aksi.
Ia menegaskan, pemerintah perlu fokus melakukan pembenahan sistem pengelolaan dan memperkuat pengawasan agar program dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Program MBG, lanjutnya, memiliki peran penting dalam upaya menekan angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Empat Tuntutan Utama
Dalam aksi damai tersebut, para peserta menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mereka meminta agar Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan karena menyangkut kebutuhan dasar kelompok masyarakat rentan sekaligus menjadi investasi bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Kedua, mereka mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, untuk mengusut tuntas setiap dugaan penyimpangan maupun praktik korupsi yang berpotensi terjadi dalam pelaksanaan program. Massa menegaskan bahwa program yang menggunakan anggaran negara harus terbebas dari kepentingan pribadi dan praktik penyalahgunaan wewenang.
Ketiga, mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG. Evaluasi tersebut mencakup rantai pasok bahan pangan, operasional dapur penyedia makanan atau SPPG, hingga penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan yang menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan.
Keempat, massa mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan program. Mereka menilai masyarakat, akademisi, mahasiswa, serta para ahli gizi perlu dilibatkan untuk memastikan distribusi makanan berjalan tepat sasaran dan kualitas menu yang disajikan memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
DPRD Siap Fasilitasi Aspirasi
Menanggapi aspirasi yang disampaikan peserta aksi, anggota DPRD Bojonegoro, Mitto Atin, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, Program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima bantuan, tetapi juga berdampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
“Dengan adanya MBG, perekonomian rakyat bisa berputar. Karena bapak, ibu, dan saudara-saudara kita bisa bekerja di SPPG,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Pernyataan tersebut disambut antusias oleh para peserta. Setelah mendapatkan tanggapan dari DPRD, massa kemudian membubarkan diri secara tertib dan kembali ke wilayah masing-masing.
Aksi damai yang berlangsung kondusif tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus pengawalan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Para peserta berharap program tersebut tetap berjalan dengan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas gizi serta masa depan generasi penerus bangsa.(Hf)
