BOJONEGORO – Pemerintah Desa Dayukidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Desa sekaligus Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 di Balai Desa Dayukidul, Selasa (23/6/2026).
Musdes tersebut dihadiri unsur pemerintah kecamatan, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Desa, Dinas Kesehatan, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Dayukidul, Siti Mutma’inah, menegaskan pentingnya penentuan skala prioritas pembangunan mengingat keterbatasan anggaran Dana Desa yang saat ini hanya berkisar Rp300 juta. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah desa lebih selektif dalam mengakomodasi usulan pembangunan yang diajukan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program dan kegiatan desa mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa alokasi yang terdampak di antaranya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Program Gayatri, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya.
“Kalau mengusulkan program atau kegiatan, mohon yang benar-benar menjadi prioritas. Untuk pembangunan infrastruktur juga tidak mungkin semuanya dikerjakan sekaligus. Namun kami akan berupaya agar usulan masyarakat tetap bisa direalisasikan secara bertahap,” ujar Siti Mutmainah.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro turut berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Karena itu, setiap program yang direncanakan harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Anggaran desa saat ini harus digunakan secara cermat. Kita harus bisa memilih mana yang benar-benar mendesak untuk dikerjakan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemerintah Desa Dayukidul tetap berkomitmen mendukung pengembangan generasi muda melalui berbagai kegiatan kepemudaan dan olahraga. Dukungan tersebut diberikan kepada Karang Taruna, khususnya dalam pembinaan cabang olahraga sepak bola dan bola voli yang selama ini menjadi wadah aktivitas positif bagi pemuda desa.
Selain itu, pemerintah desa juga tetap mengalokasikan dukungan untuk kegiatan masyarakat yang biasanya digelar dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap bulan Agustus.
Pada kesempatan tersebut, Bu kades juga menanggapi sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai belum sepenuhnya selesai. Ia memastikan pembangunan yang masih tertunda akan dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan desa.
“Ada beberapa ruas jalan yang memang belum bisa terselesaikan seluruhnya. Kami mohon masyarakat bersabar karena pembangunan akan tetap kami lanjutkan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran,” ungkapnya.
Keterbatasan anggaran juga berdampak pada beberapa program pelayanan masyarakat lainnya, termasuk pengadaan mobil siaga desa. Jika sebelumnya alokasi anggaran untuk program tersebut dapat mencapai sekitar Rp45 juta per tahun, kini hanya tersedia sekitar Rp30 juta sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan.
Meski demikian, Pemerintah Desa Dayukidul menegaskan akan tetap hadir dan responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya adalah penanganan kejadian longsor yang sempat terjadi dan telah ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah kecamatan.
Bu Kades menepis anggapan bahwa pemerintah desa kurang tanggap terhadap laporan masyarakat. Menurutnya, seluruh laporan dan keluhan warga tetap diproses sesuai mekanisme yang berlaku, meskipun dalam beberapa kasus membutuhkan waktu lebih lama akibat keterbatasan anggaran.
“Semua laporan masyarakat tetap kami tindak lanjuti. Memang ada beberapa proses yang mengalami keterlambatan karena keterbatasan anggaran, namun alhamdulillah saat ini sudah dapat tertangani dengan baik,” pungkasnya.
Musdes tersebut menjadi forum penting bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyusun arah pembangunan Tahun 2027, dengan menitikberatkan pada program-program prioritas yang mampu menjawab kebutuhan warga di tengah tantangan keterbatasan anggaran desa.(Hf)
