BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat menindaklanjuti persoalan banjir yang kerap melanda kawasan perkotaan saat hujan deras. Sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan target Kota Bojonegoro Bebas Banjir Tahun 2026, Wakil Bupati Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik drainase dan pompa pengendali banjir, Selasa (5/5/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati didampingi jajaran dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (Pusda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP Cipta Karya), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Sidak dilakukan di empat titik utama yang selama ini menjadi lokasi rawan genangan ketika intensitas hujan tinggi mengguyur wilayah kota.
Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Pompa Afvoer pengendali banjir di Jalan Hartono, Ledok Wetan. Di lokasi tersebut, mesin pompa diketahui masih berfungsi dan dalam kondisi menyala, namun daya sedotnya dinilai tidak maksimal sehingga tidak mampu membuang debit air secara optimal.
Peninjauan kemudian dilanjutkan ke saluran drainase di Jalan Hasanuddin. Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan adanya anomali aliran air. Air yang seharusnya mengalir ke arah utara menuju Sungai Bengawan Solo justru berbalik mengarah ke selatan menuju kawasan Jalan Panglima Sudirman.
Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan air yang selama ini kerap terjadi di kawasan Jalan Panglima Sudirman dan sekitarnya.
Selain itu, Wabup juga meninjau pompa air di kawasan Gang Irigasi. Sama seperti di titik sebelumnya, pompa di lokasi tersebut mengalami penurunan performa sehingga tidak mampu menyedot volume air dalam jumlah besar secara maksimal.
Sementara itu, di kawasan Perumahan Buyut Pani, ditemukan adanya hambatan pada aliran air yang menyebabkan proses pembuangan air dari kawasan permukiman menjadi lambat.
Dari hasil sidak tersebut, Wakil Bupati menyimpulkan bahwa buruknya sistem aliran air di kawasan perkotaan disebabkan oleh dua persoalan utama, yakni sedimentasi atau pendangkalan saluran yang cukup parah serta ukuran drainase yang dinilai sudah tidak mampu menampung debit air hujan.
“Kami melihat langsung bahwa aliran air tidak lancar. Ada mesin yang bunyi tapi tenaganya tidak ada, ada juga aliran yang justru berbalik arah. Ini semua karena sedimentasi dan tata kelola aliran yang harus segera diperbaiki,” ujar Wakil Bupati di sela-sela peninjauan.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan segera menggelar koordinasi teknis bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan solusi percepatan penanganan banjir sekaligus memastikan target penuntasan banjir kota pada tahun 2026 dapat tercapai.
Pemkab Bojonegoro juga menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem drainase perkotaan, termasuk normalisasi saluran, pengerukan sedimentasi, hingga evaluasi kapasitas pompa air di sejumlah titik rawan banjir.(Prokopim)
