BOJONEGORO – Dugaan penjualan kandang dan ayam oleh sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Gayatri menjadi perhatian serius DPRD Bojonegoro, Selasa (5/5/2026). Temuan tersebut mencuat dari hasil pemantauan di lapangan yang menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan bantuan yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Program Gayatri merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dirancang untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui sektor peternakan. Bantuan berupa kandang dan ayam diharapkan menjadi modal awal bagi KPM untuk mengembangkan usaha ternak secara berkelanjutan.
Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah kendala. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman sebagian penerima manfaat terhadap tujuan utama program, sehingga bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Ketua DPC PKB Bojonegoro, Fauzan Fuadi, menilai persoalan ini perlu disikapi secara bijak dan tidak hanya berfokus pada kesalahan semata. Menurutnya, penguatan edukasi dan pendampingan kepada KPM menjadi langkah utama agar program berjalan sesuai harapan.
“Langkah yang paling penting saat ini adalah memperkuat edukasi kepada para KPM agar tujuan program bisa tercapai dengan optimal. Mereka perlu terus didampingi agar memahami bahwa program ini bukan sekadar bantuan, tetapi upaya pemberdayaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Program Gayatri sejatinya merupakan bentuk pemberian “kail”, bukan “ikan”. Artinya, bantuan yang diberikan bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat.
Lebih lanjut, Fauzan juga mengingatkan bahwa Bojonegoro memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional di Jawa Timur. Berbagai produk pertanian dan peternakan dari daerah ini telah banyak beredar di pasar dan menjadi kebanggaan masyarakat.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah maupun penerima manfaat, dapat menjaga dan mengoptimalkan program-program pemberdayaan seperti Gayatri. Selain pengawasan yang lebih ketat, peningkatan pemahaman dan kesadaran KPM dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program.
DPRD Bojonegoro pun mendorong agar evaluasi terhadap pelaksanaan Program Gayatri dilakukan secara berkala, sehingga setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar terwujud.(Hf)
