BOJONEGORO – Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat menindaklanjuti hasil temuan di lapangan terkait pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat kerja yang digelar pada Senin (4/5/2026) di Ruang Komisi D DPRD Bojonegoro.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D, Sukur Priyanto, serta dihadiri Ketua dan seluruh anggota Komisi D. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut dilibatkan, di antaranya Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Penataan Ruang, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bojonegoro.
Kehadiran lintas instansi ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi sekaligus penyusunan langkah tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh saat kunjungan lapangan. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan terkait pelaksanaan program BKKD dibedah secara mendalam dan komprehensif.
Komisi D menyoroti sejumlah aspek krusial, mulai dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, hingga berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.
Dalam arahannya, Sukur Priyanto menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan proyek serta penguatan fungsi pengawasan. Ia juga mengingatkan agar setiap tahapan pekerjaan dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang memaparkan perkembangan terkini pelaksanaan pekerjaan BKKD. Dalam pemaparannya, dijelaskan pula mekanisme pengawasan yang telah diterapkan, serta sejumlah langkah perbaikan yang tengah disiapkan untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.
Diskusi berlangsung aktif, hangat, dan konstruktif. Anggota Komisi D DPRD Bojonegoro secara intens memberikan masukan, kritik, serta saran. Mereka mendorong agar pelaksanaan program tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghadirkan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi. Komisi D DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mengawal setiap program pembangunan agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dengan pengawasan yang semakin ketat serta sinergi antar lembaga yang terus diperkuat, diharapkan pelaksanaan program BKKD di Kabupaten Bojonegoro mampu menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas, merata, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.(Hf)
