BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mempersiapkan langkah antisipatif menghadapi ancaman kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi pada tahun 2026 akibat fenomena El Nino. Upaya tersebut dilakukan melalui agenda Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Mitigasi Dampak Kekeringan yang digelar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKP CK) di Ruang Angling Dharma, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Direktur Perumdam Tirta Buana, serta diikuti 20 camat, kepala desa, dan ketua HIPPAM dari sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan.
Dalam laporannya, Kepala Dinas PKP CK menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memetakan kondisi seluruh HIPPAM di Kabupaten Bojonegoro. Saat ini tercatat terdapat 72 HIPPAM yang tersebar di berbagai wilayah.
“Kami melakukan pendataan terhadap kondisi HIPPAM, baik yang sehat maupun yang masih memerlukan penguatan. Masukan dari kepala desa dan pengurus HIPPAM sangat penting agar pemerintah dapat menyusun langkah jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan HIPPAM memiliki peran strategis dalam menjamin distribusi air bersih di tingkat desa, terutama saat musim kemarau panjang melanda.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam arahannya menegaskan bahwa kesiapan menghadapi ancaman kekeringan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kesiapan manajemen dan pola pikir seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil mitigasi kebencanaan dari BMKG, fenomena El Nino diprediksi mulai berdampak pada akhir Mei 2026 dan akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September mendatang.
“Berdasarkan mitigasi kebencanaan dari BMKG, tahun 2026 ini kita menghadapi fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang. Prediksinya dimulai akhir Mei dan akan mencapai titik ekstrem pada Agustus hingga September,” tegasnya.
Wabup juga mengingatkan agar pemerintah desa bersama pengurus HIPPAM mulai menyiapkan strategi pengelolaan air secara lebih bijak. Selain memastikan pasokan air bersih untuk kebutuhan warga tetap aman, pola tanam pertanian juga perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Jika kemarau panjang terjadi, pola tanam harus diperhatikan dan cadangan air bersih untuk konsumsi warga harus diprioritaskan. Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci agar dampak kekeringan tidak mengganggu produktivitas warga,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, para peserta juga diberi ruang untuk menyampaikan berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari persoalan distribusi air, kondisi jaringan perpipaan, hingga kebutuhan penguatan kelembagaan HIPPAM di desa.
Melalui pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh pengelola air minum berbasis masyarakat dapat memiliki kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi ancaman kekeringan dan menjaga ketahanan air bersih masyarakat di tengah potensi El Nino 2026.(Prokopim)
