BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi memulai tahapan Ground Check (GC) atau verifikasi dan validasi (verval) lapangan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini menjadi upaya strategis untuk memastikan data penerima program sosial benar-benar akurat, objektif, dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut telah dimulai sejak Senin (11/05/2026) dan akan berlangsung selama dua pekan ke depan. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bojonegoro mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinergi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh di seluruh wilayah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian koordinasi intensif yang sebelumnya dipimpin oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, pada 5 Mei 2026. Selain itu, juga diperkuat melalui rapat teknis bersama Sekretaris Daerah, Edi Susanto, pada 6 Mei 2026. Arahan strategis juga telah disampaikan oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, pada 22 April lalu terkait pentingnya validitas data penerima bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo, menegaskan bahwa keakuratan data menjadi kunci dalam menentukan kebijakan yang tepat. Ia menyebutkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi di tingkat kecamatan guna memastikan kesiapan pelaksanaan ground check.
“Mulai kemarin telah dilakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check ini berjalan akuntabel. Hari ini, ASN secara serentak turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan,” ujarnya, Selasa (12/05/2026).
Sebelumnya, proses verifikasi dan validasi DTSEN telah dilakukan pada Januari hingga April 2026. Namun, dari hasil analisis ditemukan sejumlah anomali atau kejanggalan data yang perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan langsung di lapangan.
Agus mengungkapkan, beberapa contoh kejanggalan yang ditemukan antara lain ketidaksesuaian data pendapatan, satu rumah dihuni oleh banyak kepala keluarga, hingga luas bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Temuan-temuan ini bisa jadi merupakan fakta lapangan, namun bisa juga merupakan kesalahan input data. Oleh karena itu, perlu dilakukan ground check untuk memastikan kebenarannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa verifikasi lapangan ini menjadi krusial untuk mencocokkan kondisi riil masyarakat dengan empat indikator utama penentu tingkat kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yakni tingkat pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, serta kondisi hunian.
Melalui gerakan Ground Check DTSEN ini, Pemkab Bojonegoro menargetkan terciptanya basis data yang bersih, valid, dan kredibel. Dengan data yang akurat, diharapkan seluruh program bantuan sosial dapat disalurkan secara efektif dan tepat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(Hf)
