BOJONEGORO – Pemerintah Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2026 sekaligus pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 di Balai Desa Kepohkidul, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Kepohkidul Samudi, S.H., beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, unsur Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam) Kedungadem, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan warga dari berbagai dusun. Musdes menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menentukan arah pembangunan desa pada tahun mendatang.
Dalam sambutannya, Samudi menjelaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan dalam Musdes kali ini akan menjadi bahan perencanaan pembangunan tahun 2027. Ia menegaskan bahwa program pembangunan yang berjalan pada tahun 2026 merupakan hasil usulan masyarakat yang telah direncanakan sejak tahun sebelumnya.
“Musyawarah desa hari ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan tahun 2027. Sementara program pembangunan tahun 2026 yang saat ini berjalan merupakan hasil perencanaan dan usulan masyarakat yang sudah diajukan pada tahun sebelumnya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Samudi juga menyampaikan kondisi keuangan desa yang saat ini menghadapi tantangan cukup berat akibat menurunnya alokasi Dana Desa. Menurutnya, dana yang diterima Desa Kepohkidul pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Perlu diketahui bersama bahwa Dana Desa saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Jika sebelumnya desa menerima sekitar Rp900 juta setiap tahun, kini dana yang dapat dikelola hanya sekitar Rp300 juta,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk pembangunan fisik karena penggunaannya telah diatur pemerintah pusat melalui berbagai program prioritas nasional. Setiap pengeluaran juga harus melalui proses perencanaan dan pengawasan yang ketat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Samudi, angka Rp300 juta yang diterima desa memang terlihat besar, namun sebagian besar anggaran telah memiliki peruntukan yang jelas dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa.
“Anggaran yang ada tidak bisa digunakan secara bebas. Semua sudah diatur penggunaannya oleh pemerintah pusat dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Dana tersebut harus dibagi untuk berbagai kebutuhan dan program prioritas desa,” terangnya.
Salah satu program yang wajib mendapatkan alokasi anggaran adalah ketahanan pangan dengan porsi mencapai 20 persen dari Dana Desa. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk mendukung kegiatan Posyandu, pelayanan kesehatan lansia, pendidikan anak usia dini (PAUD), operasional mobil siaga desa, serta berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya.
“Dengan banyaknya program yang harus dibiayai, ruang untuk pembangunan fisik menjadi sangat terbatas. Namun pemerintah desa akan tetap berupaya memaksimalkan anggaran yang ada demi kepentingan masyarakat,” imbuhnya.
Terkait program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Samudi mengungkapkan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan yang memprioritaskan warga yang mengalami sakit menahun. Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut membutuhkan perhatian khusus karena harus menghadapi beban ekonomi sekaligus biaya pengobatan yang tidak sedikit.
“Pada umumnya BLT-DD diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Namun di Desa Kepohkidul, kami memprioritaskan warga yang mengalami sakit menahun agar bantuan yang diberikan benar-benar dapat membantu mereka yang sangat membutuhkan,” katanya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Samudi bersyukur karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih memberikan dukungan melalui dana bagi hasil migas yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Tahun ini, Desa Kepohkidul memperoleh bantuan sebesar Rp400 juta yang direncanakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
Dalam kesempatan tersebut, Samudi juga menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan jalan cor di Dusun Brungu yang selama ini menjadi salah satu prioritas pembangunan desa.
“Saya masih memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan jalan cor di Dusun Brungu sepanjang kurang lebih satu kilometer. Dengan anggaran yang terbatas, saya mohon dukungan dan kerja sama seluruh masyarakat agar program ini dapat terealisasi,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan cor tersebut merupakan upaya meningkatkan akses transportasi warga sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah desa akan berupaya memanfaatkan setiap peluang pendanaan yang tersedia agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap.
Di akhir kegiatan, Samudi berharap seluruh usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa. Dengan demikian, pembangunan tetap dapat berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga Desa Kepohkidul.
Musdes berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta masukan demi mewujudkan pembangunan Desa Kepohkidul yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.(Hf)
