BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dengan menerima petugas sensus dan mengikuti proses pendataan di Rumah Dinas Bupati pada Rabu (24/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati menjalani wawancara dan memberikan informasi yang diperlukan sebagai responden.
Kehadiran petugas sensus di rumah dinas bupati menjadi simbol bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang status maupun latar belakang masyarakat. Seluruh lapisan warga diharapkan turut berpartisipasi demi terwujudnya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memotret kondisi perekonomian masyarakat secara aktual. Data yang diperoleh akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh warga Bojonegoro untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan ini,” ujar Setyo Wahono.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun program yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu saat menerima petugas sensus. Ia memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan.
“Berikan data yang sebenarnya sesuai kondisi di lapangan. Informasi yang dikumpulkan tidak digunakan untuk kepentingan lain, melainkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah agar pembangunan semakin tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bojonegoro melibatkan 1.479 petugas yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door.
Pendataan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 atau sekitar dua setengah bulan. Sasaran sensus mencakup rumah tangga serta berbagai unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.
“Petugas akan mendatangi responden secara langsung untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat. Kami berharap masyarakat dapat menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan,” jelas Syawaluddin.
Dalam pelaksanaannya, BPS memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi berbasis telepon genggam untuk mempercepat proses pengumpulan data sekaligus meningkatkan akurasi hasil pendataan. Meski demikian, petugas juga tetap dilengkapi dengan catatan lapangan sebagai pendukung apabila diperlukan informasi tambahan.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran terbaru mengenai struktur ekonomi masyarakat, perkembangan berbagai sektor usaha, serta perubahan-perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir.
Data tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Selain itu, hasil sensus juga diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing usaha, membuka peluang investasi, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali mengajak seluruh warga untuk menyambut petugas sensus dengan baik, memberikan informasi secara jujur dan lengkap, serta berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program nasional tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. (Prokopim)
