BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Dari 430 desa penerima bantuan pada tahun anggaran 2025, salah satunya adalah Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberrejo.
Program yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro tersebut dimanfaatkan Pemerintah Desa Banjarejo untuk membangun infrastruktur jalan sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Program ini menjadi salah satu wujud komitmen Pemkab Bojonegoro dalam mewujudkan visi Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.
Kepala Desa Banjarejo, Moch. Sahroni, menjelaskan bahwa realisasi BKKD tahun 2025 sebesar Rp1,6 miliar difokuskan untuk pembangunan jalan cor beton di dua titik. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Balai Desa Banjarejo, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, pembangunan tersebut terbagi di dua lokasi, yakni di Dusun Gampeng–Banjar sepanjang 700 meter dan Dusun Donglo sepanjang 100 meter, sehingga total panjang jalan yang dibangun mencapai 800 meter dengan lebar 4 meter.
“Titik pertama di Dusun Gampeng-Banjar sepanjang 700 meter. Titik kedua di Dusun Donglo sepanjang 100 meter. Totalnya 800 meter dengan lebar 4 meter,” jelas Sahroni.
Ia mengatakan, pembangunan jalan menggunakan konstruksi cor beton agar lebih kuat dan tahan lama. Selain mempermudah mobilitas masyarakat, jalan tersebut juga diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian.
“Selama ini jalan di Donglo dan Banjar kondisinya rusak. Kalau musim hujan becek, kalau kemarau berdebu. Dengan lebar 4 meter ini, mobil dan kendaraan bisa papasan dengan nyaman,” tambahnya.
Selain pembangunan jalan melalui BKKD, Sahroni mengungkapkan Desa Banjarejo juga mendapat program dari Dinas PU Cipta Karya berupa pembangunan empat titik toren air bersih yang kini telah berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat.
Meski demikian, ia berharap Pemkab Bojonegoro dapat menambah bantuan pembangunan toren air bersih karena masih ada beberapa wilayah yang mengalami kekurangan air saat musim kemarau.
“Kebutuhan air bersih di beberapa RT masih kurang saat kemarau. Kami berharap ada tambahan bantuan toren air bersih dari Pemkab,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sahroni juga mengusulkan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), khususnya di wilayah Linggo dan Donglo.
“Sekitar 70 persen warga Desa Banjarejo berprofesi sebagai petani. Kalau ada Jalan Usaha Tani hingga ke area persawahan, biaya angkut pupuk maupun hasil panen akan lebih murah. Ini tentu sangat membantu perekonomian masyarakat,” katanya.
Sementara itu, warga Desa Banjarejo mengaku merasakan langsung manfaat pembangunan yang dibiayai melalui program BKKD dan berharap program tersebut terus berlanjut.
Sumiati, salah seorang warga, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono beserta jajaran Pemkab Bojonegoro atas perhatian terhadap pembangunan desa.
“Saya mewakili warga Banjarejo mengucapkan matur nuwun sanget kepada Bapak Bupati Setyo Wahono dan Pemkab Bojonegoro. Dulu saat panen jalannya rusak, sekarang sudah nyaman. Anak-anak sekolah juga tidak lagi melewati jalan yang becek,” tuturnya.
Ia menilai program BKKD memberikan dampak besar bagi masyarakat karena akses jalan kini semakin baik dan memudahkan konektivitas menuju desa tetangga.
“Semoga Pemkab terus mengingat desa. Dana yang diberikan memang tidak terlalu besar, tetapi jika dimanfaatkan dengan tepat, dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sumadi. Menurutnya, pembangunan jalan cor beton melalui BKKD sangat membantu aktivitas warga, terutama para petani.
“Manfaatnya langsung kami rasakan. Dulu mengangkut pupuk ke sawah sangat sulit, sekarang sudah bisa menggunakan sepeda motor. Terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro, semoga tahun depan program ini tetap ada,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa Program BKKD merupakan bentuk pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.
“BKKD kita arahkan untuk program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan penguatan ekonomi desa. Jangan digunakan untuk kegiatan seremonial. Saya juga meminta seluruh kepala desa agar mengelola anggaran secara transparan dan tepat sasaran,” tegas Bupati.(Hf)
