BOJONEGORO – Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja (hearing) bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro di ruang Komisi D DPRD Bojonegoro, Senin (18/5/2026). Hearing tersebut membahas percepatan perencanaan proyek infrastruktur sumber daya air serta penanganan banjir di sejumlah wilayah di Bojonegoro.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin, didampingi Wakil Ketua Komisi D, Syukur Priyanto. Turut hadir anggota Komisi D DPRD Bojonegoro, jajaran Dinas PU SDA, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam rapat tersebut, Imam Sholikin menekankan pentingnya kesiapan administrasi dan perencanaan sejak dini agar pelaksanaan proyek infrastruktur sumber daya air dapat berjalan lebih cepat dan optimal.
Menurutnya, Dinas PU SDA berupaya memperjuangkan berbagai program agar tetap bisa dikerjakan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Namun demikian, pelaksanaan proyek juga harus mempertimbangkan ketersediaan waktu agar pekerjaan tidak mengalami keterlambatan maupun gagal rampung.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan, termasuk recount text atau dokumen pendukung perencanaan lainnya, menjadi bagian penting dalam proses pengajuan proyek. Tanpa kelengkapan tersebut, usulan program tidak dapat diproses lebih lanjut.
“Karena itu, kami mendorong agar pengajuan dilakukan lebih awal sebelum pergantian tahun anggaran. Dengan begitu, proyek-proyek tahun 2027 nantinya sudah siap dari sisi perencanaan sehingga saat anggaran turun pekerjaan bisa langsung dilaksanakan,” jelas Imam Sholikin.
Sementara itu, Syukur Priyanto menyoroti pentingnya tata kelola air secara menyeluruh, khususnya terkait penanganan banjir di kawasan Bengawan Solo dan wilayah perkotaan Bojonegoro.
Ia mengatakan, selain memikirkan sistem pengendalian banjir dari aliran Bengawan Solo, pihaknya bersama Dinas PU SDA juga mendorong penyusunan master plan pengelolaan air di Kabupaten Bojonegoro.
Menurutnya, master plan tersebut nantinya mencakup normalisasi sejumlah titik penampungan air yang selama ini kurang optimal. Salah satu contohnya berada di kawasan Ngrowo, tepatnya di sekitar lahan belakang area SPBU yang dinilai memiliki potensi menjadi lokasi penampungan air.
“Kalau dilakukan normalisasi, kemungkinan bisa membantu mengurangi genangan air. Jadi tidak hanya fokus memperbaiki saluran keluarnya air, tetapi juga menata titik-titik kumpul air agar penanganan banjir di Bojonegoro lebih baik,” terang Syukur Priyanto.
Ia juga menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan Jalan Panglima Sudirman (Pangsud). Menurutnya, lokasi tersebut perlu masuk dalam prioritas penanganan melalui normalisasi dan penataan sistem drainase agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
Melalui hearing tersebut, Komisi D DPRD Bojonegoro berharap koordinasi antara legislatif dan Dinas PU SDA semakin kuat sehingga program pengelolaan sumber daya air dan penanganan banjir di Bojonegoro dapat berjalan lebih terencana, efektif, dan berkelanjutan.(Hf)
