BOJONEGORO – Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Bojonegoro menyoroti masih adanya kesenjangan yang dialami guru madrasah dan sekolah swasta dibandingkan guru negeri, terutama dalam aspek kesejahteraan, perlindungan profesi, serta akses pengembangan karier.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan Serap Aspirasi dan Focus Group Discussion (FGD) Problematika Pendidikan yang digelar Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (5/6/2026). Forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk membahas tantangan dan solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Ketua PIMDA PGMM Kabupaten Bojonegoro, Galih R.A., S.Pd., Gr., mengatakan bahwa guru swasta dan madrasah memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, hingga saat ini mereka masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurut Galih, perjuangan yang dilakukan guru swasta dan madrasah bukan semata-mata mengenai peningkatan kesejahteraan, melainkan juga terkait keadilan dan keberpihakan negara terhadap seluruh pendidik tanpa membedakan status lembaga tempat mereka mengabdi.
“Guru swasta dan madrasah tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Yang kami perjuangkan adalah keadilan. Kami ingin setiap guru yang mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa mendapatkan penghargaan, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam kebijakan pendidikan nasional,” tegasnya.
Galih yang juga menjabat sebagai Tim IT Pengurus Pusat PGMM serta Sekretaris PW PGMM Jawa Timur menjelaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut merupakan kelanjutan dari perjuangan guru swasta dan madrasah yang sebelumnya telah disuarakan melalui Aksi GERUS (Gerakan Guru Bersatu) pada 30 Oktober 2025 dan Aksi SIAGA (Silaturahmi Akbar Guru Indonesia) pada 20 Mei 2026.
Dalam FGD tersebut, PGMM memaparkan sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi guru swasta dan madrasah. Di antaranya belum meratanya kesejahteraan guru non-ASN, penyelesaian inpassing yang belum tuntas, keterbatasan akses seleksi PPPK yang belum sepenuhnya berpihak pada masa pengabdian guru, minimnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik, kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara lembaga negeri dan swasta, serta tingginya beban administrasi yang mengurangi fokus guru dalam kegiatan pembelajaran.
Sebagai solusi, PGMM menawarkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain peningkatan insentif bagi guru swasta, percepatan penyelesaian inpassing, penguatan perlindungan profesi guru, perluasan akses PPPK yang lebih berkeadilan, serta peningkatan dukungan pemerintah terhadap madrasah dan sekolah swasta.
PGMM Kabupaten Bojonegoro juga mengapresiasi Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bojonegoro yang telah membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi para pelaku pendidikan secara langsung. Organisasi tersebut berharap hasil diskusi tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan konkret yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.
“Investasi terbesar bangsa ini adalah pendidikan. Dan kualitas pendidikan tidak akan pernah melampaui kualitas guru yang mendidik generasi penerusnya. Karena itu, memperjuangkan kesejahteraan dan martabat guru sejatinya adalah memperjuangkan masa depan Indonesia,” pungkas Galih.
Sebagai tindak lanjut, PIMDA PGMM Kabupaten Bojonegoro akan menyusun dokumen rekomendasi hasil FGD untuk disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kementerian Agama, serta berbagai pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berpihak kepada seluruh tenaga pendidik.(Hf)
