BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam meningkatkan keakuratan dan validitas data penerima bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pendamping desa, dan penggiat desa Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang diikuti lebih dari seribu peserta tersebut mengusung dua fokus utama, yakni peningkatan akurasi data bansos serta penguatan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di tingkat desa. Bimtek ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (24/4/2026), dengan rangkaian enam sesi materi.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam arahannya menekankan bahwa validitas data kemiskinan berawal dari tingkat desa. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh aparatur dan penggiat desa untuk bekerja secara profesional dan berintegritas dalam menyusun serta memverifikasi data.
Menurutnya, data harus disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan dipengaruhi faktor subjektif seperti kedekatan personal maupun hubungan kekerabatan. Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan data tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral.
Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa tantangan utama dalam penyaluran bansos mencakup ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Melalui bimtek ini, diharapkan para peserta mampu meningkatkan kapasitas dan kepekaan dalam melakukan verifikasi data, sehingga potensi kesalahan dapat diminimalisir.
Selain isu sosial, perhatian juga diberikan pada aspek lingkungan hidup. Bupati mengingatkan agar pembangunan yang terus berkembang di Bojonegoro tetap memperhatikan kelestarian alam. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan serta meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, memaparkan sejumlah tantangan global yang turut berdampak pada daerah, seperti perubahan iklim, perkembangan kecerdasan buatan, hingga ketahanan energi. Dalam konteks pembangunan daerah tahun 2026, ia menekankan beberapa target prioritas, antara lain peningkatan akses listrik, wajib belajar bagi seluruh anak, eliminasi penyakit TBC, serta perbaikan kualitas hunian masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) sebagai upaya mengurai kemacetan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta untuk mewaspadai potensi puncak kemarau ekstrem pada Agustus hingga September, dengan melakukan langkah antisipatif sejak dini, termasuk pengaturan pola tanam padi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Djoko Lukito, menjelaskan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 1.051 peserta yang merupakan alumni program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa jenjang S1 hasil kerja sama Pemkab Bojonegoro pada tahun 2021–2022. Ia menyebut para alumni tersebut sebagai aset penting dalam penguatan sumber daya manusia di desa.
Menurutnya, kontribusi pemikiran dan profesionalisme para alumni sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik di daerah.
Senada dengan itu, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kusnandaka Tjatur, menegaskan bahwa pembaruan data akan dilakukan secara berkala minimal setiap enam bulan. Ia menyebut perubahan data, khususnya penurunan angka kemiskinan, menjadi indikator keberhasilan program intervensi pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap tercipta sistem pendataan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(Hf)
