BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya dalam membangun komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui kegiatan Media Gathering 2026 yang digelar di Pendopo Malowopati, Rabu malam (22/7/2026).
Mengusung tema “Komunikasi Publik yang Adaptif di Era Digital: Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah”, kegiatan tersebut dihadiri puluhan insan pers dari berbagai platform media, mulai media online, cetak, televisi, hingga organisasi dan komunitas wartawan yang selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Sejumlah organisasi profesi yang hadir di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), Komunitas Wartawan Indonesia (KWI), serta berbagai komunitas media lainnya. Kehadiran seluruh elemen pers tersebut menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah dan media dalam mewujudkan ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa media memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, media merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, objektif, dan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Di era digital saat ini, arus informasi bergerak sangat cepat. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan media untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi yang baik antara pemerintah dan media akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujar Setyo Wahono.
Ia berharap Media Gathering tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi yang telah terjalin selama ini antara Pemkab Bojonegoro dan insan pers.
Menurutnya, berbagai informasi, aspirasi, kritik, maupun masukan yang disampaikan masyarakat melalui media merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah, kata dia, harus mampu mendengar dan menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Harapan kami, komunikasi dan kolaborasi antara Pemkab Bojonegoro dengan insan media semakin erat. Apa yang disampaikan masyarakat melalui teman-teman media dapat menjadi inspirasi sekaligus penyemangat bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ingin membangun ruang dialog yang terbuka, jujur, dan konstruktif. Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih responsif terhadap pertanyaan, klarifikasi, maupun masukan yang disampaikan oleh wartawan.
Ia menginginkan komunikasi yang terbangun tidak berhenti pada penyebaran informasi satu arah, melainkan menjadi dialog yang aktif antara pemerintah, media, dan masyarakat.
“Kami berharap sebisa mungkin apa yang ditanyakan teman-teman media dapat kami jawab. Yang kami harapkan adalah komunikasi dua arah, bukan sekadar mengirim tautan berita tanpa pertanyaan. Yang terpenting adalah membangun sinergi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tegasnya.
Menurut Wahono, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keterbukaan informasi, transparansi dalam setiap kebijakan, serta komunikasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Karena itu, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik.
Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab harus dipandang sebagai energi positif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah tidak boleh antikritik. Justru kritik yang disampaikan secara benar dan bertanggung jawab menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh insan media untuk bersama-sama menjaga ruang informasi publik dari penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan. Ia menilai media memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.
Menurutnya, berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memerlukan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah harus tersampaikan secara tepat agar dapat dipahami sekaligus diawasi secara terbuka oleh publik.
Selain membahas pentingnya komunikasi publik, Setyo Wahono juga memaparkan arah pembangunan Bojonegoro ke depan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mendorong terwujudnya data driven government, yaitu sistem pemerintahan yang seluruh kebijakannya disusun berdasarkan data yang akurat dan valid.
Dengan pendekatan tersebut, setiap program diharapkan mampu menjawab persoalan riil masyarakat secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan daerah.
Di sektor pariwisata, Wahono mengakui masih terdapat pekerjaan rumah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Bojonegoro. Padahal, daerah ini memiliki beragam potensi wisata alam, budaya, sejarah, hingga ekonomi kreatif yang belum tergarap secara optimal.
Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian, serta peningkatan investasi daerah agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Melalui Media Gathering 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap hubungan kemitraan dengan insan pers semakin kuat sehingga mampu menghadirkan komunikasi publik yang sehat, transparan, adaptif terhadap perkembangan digital, serta menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(Hadi)
