BOJONEGORO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan proyek eksplorasi migas Sumur Banyugeni di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, agar keberadaannya tidak hanya berorientasi pada pencapaian target produksi energi nasional, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat Bojonegoro.
Melalui fungsi pengawasan, DPRD mendorong agar proyek strategis tersebut menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka lapangan pekerjaan, memberdayakan pelaku usaha lokal, memperkuat peran BUMD, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek pada Rabu (22/7/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bojonegoro sekaligus pertemuan antara DPRD dengan PT Pertamina EP Field Sukowati di Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung perkembangan proyek eksplorasi gas Banyugeni sekaligus memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Dari hasil peninjauan, pembangunan fasilitas penunjang proyek telah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Saat ini pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 70 persen dan terus dikebut sebelum memasuki tahapan pengeboran.
Menurut Sally, proyek Banyugeni merupakan investasi strategis yang harus memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Karena itu, DPRD meminta agar perusahaan benar-benar memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap tahapan pekerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi yang tersedia.
Selain penyerapan tenaga kerja, ia juga mendorong keterlibatan vendor lokal, pelaku UMKM, hingga perusahaan daerah agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kontraktor utama, tetapi juga mengalir kepada masyarakat Bojonegoro.
“Proyek sebesar ini harus menjadi peluang bersama. Kami berharap kebutuhan operasional seperti jasa konstruksi, katering, penginapan, transportasi, laundry, penyediaan logistik, hingga berbagai kebutuhan lainnya dapat melibatkan pelaku usaha lokal sehingga perputaran ekonomi benar-benar terjadi di Bojonegoro,” ujar Sally.
Komisi B juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil bagian dalam mendukung kebutuhan operasional proyek. Peluang tersebut antara lain melalui penyediaan air bersih, layanan penunjang, maupun bentuk kerja sama lain yang sesuai dengan regulasi.
Tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi jangka pendek, DPRD juga berharap proyek Banyugeni menjadi sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bojonegoro. Transfer teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, hingga penguatan kapasitas BUMD dinilai penting agar masyarakat memperoleh manfaat berkelanjutan dari keberadaan industri migas.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi B turut menyoroti aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berdasarkan hasil peninjauan, masih terdapat beberapa titik proyek yang berbatasan langsung dengan area persawahan dan permukiman warga sehingga dinilai memerlukan pengamanan tambahan.
“Kami berharap seluruh standar keselamatan benar-benar diterapkan karena aktivitas proyek berada cukup dekat dengan lingkungan masyarakat. Pengamanan area kerja harus terus diperkuat agar masyarakat maupun pekerja tetap terlindungi,” tegas Sally.
Selain keselamatan kerja, DPRD juga mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial menjelang dimulainya tahapan pengeboran. Sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman bersama sekaligus menghindari munculnya informasi yang tidak benar.
Komisi B juga menilai komunikasi antara perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat harus terus diperkuat agar setiap perkembangan proyek dapat diketahui secara transparan dan memperoleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Didik Trisetyo Purnomo, menegaskan bahwa kesiapan sistem keselamatan kerja harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, proyek migas berskala strategis nasional wajib menerapkan standar keselamatan terbaik, termasuk tersedianya layanan kesehatan, fasilitas tanggap darurat, serta prosedur penanganan keadaan darurat yang jelas.
“Keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi harus menjadi prioritas. Sistem K3 harus dipastikan berjalan optimal sejak awal agar seluruh aktivitas proyek berlangsung aman dan sesuai standar,” ujar Didik.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro berharap proyek eksplorasi Sumur Banyugeni mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal, UMKM, vendor daerah, serta BUMD, proyek tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berganda yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Bojonegoro secara berkelanjutan.(Hadi)
