BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro, , bersama Ketua DPRD Bojonegoro, , menerima langsung hasil pemeriksaan dari BPK.
Capaian ini menempatkan Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu dari 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini WTP, predikat tertinggi dalam penilaian laporan keuangan pemerintah.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur menegaskan bahwa opini WTP bukanlah sebuah penghargaan yang dapat dijadikan tujuan akhir, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab.
Menurutnya, penentuan opini dilakukan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan independen. Penilaian tersebut didasarkan pada kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, yang kemudian diverifikasi melalui mekanisme cross review berjenjang antardaerah hingga tingkat pusat guna menjaga integritas dan kualitas hasil pemeriksaan.
Meski demikian, BPK juga mengingatkan bahwa opini WTP hanya mencerminkan kewajaran penyajian laporan keuangan secara historis. Predikat tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bahwa suatu pemerintah daerah sepenuhnya bebas dari potensi penyimpangan, kecurangan, maupun tindak pidana korupsi.
Karena itu, seluruh kepala daerah diharapkan terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, raihan opini WTP ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Tidak hanya mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang, tetapi juga memastikan setiap program pembangunan yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Bojonegoro diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.(Prokopim)
