BOJONEGORO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Ia menilai, pergeseran anggaran dari dokumen perencanaan awal hingga menjadi Raperda APBD perlu dicermati secara serius, terutama menyangkut konsistensi perencanaan, ketepatan alokasi belanja, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Sorotan tersebut disampaikan Ahmad Supriyanto dalam rapat kerja lanjutan Banggar DPRD Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Ahmad Supriyanto menyoroti perubahan struktur anggaran yang dinilai cukup signifikan dibandingkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelumnya.
Berdasarkan paparan dalam rapat, pendapatan daerah pada Raperda APBD 2027 ditetapkan sebesar Rp4,49 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp8,33 miliar dibandingkan proyeksi RKPD.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,08 triliun. Belanja modal juga mengalami peningkatan sekitar Rp77,12 miliar dari perencanaan awal. Perubahan komposisi tersebut berdampak pada pelebaran defisit anggaran menjadi Rp594,88 miliar atau bertambah sekitar Rp81,28 miliar dibandingkan proyeksi RKPD.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp794,88 miliar, yang terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp200 miliar untuk penyertaan modal atau pembentukan dana abadi daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Ahmad Supriyanto mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu mudah melakukan perubahan terhadap perencanaan anggaran yang sebelumnya telah melalui pembahasan bersama DPRD.
Menurutnya, penyesuaian pendapatan memang dapat berpengaruh terhadap struktur belanja. Namun, hal itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengubah secara luas program dan alokasi yang telah direncanakan serta dibahas pada tahapan sebelumnya.
Ia menekankan, setiap perubahan harus memiliki argumentasi yang kuat, dasar regulasi yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun dari sisi kebutuhan pembangunan.
Selain persoalan defisit, Ahmad Supriyanto juga menaruh perhatian terhadap kualitas perencanaan masing-masing OPD. Ia mengingatkan agar perubahan anggaran tidak justru menjadi jalan keluar untuk menutupi lemahnya perencanaan program sejak awal.
Baginya, perencanaan anggaran harus disusun secara matang, terukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan program maupun pencapaian target pembangunan daerah.
Catatan lainnya muncul dari pengurangan anggaran sejumlah OPD yang secara keseluruhan mencapai sekitar Rp124,2 miliar. Pengurangan terbesar terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sekitar Rp59 miliar.
Selanjutnya, pengurangan anggaran juga terjadi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sekitar Rp5,8 miliar serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sekitar Rp3,8 miliar.
Tidak hanya itu, penyesuaian anggaran juga menyentuh berbagai sektor lainnya, mulai dari pendidikan, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, koperasi hingga ketenagakerjaan.
Ahmad menilai, pengurangan anggaran dalam jumlah besar tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai penyesuaian angka dalam dokumen APBD. Pemerintah daerah harus mampu menjelaskan secara terperinci program apa saja yang terdampak, alasan pengurangan, serta bagaimana konsekuensinya terhadap target kinerja dan pelayanan publik.
Penjelasan dari TAPD dan masing-masing OPD menjadi penting agar DPRD dapat memastikan bahwa perubahan anggaran tidak mengorbankan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, Banggar meminta agar OPD terkait mempersiapkan penjelasan dan materi presentasi secara lengkap untuk menjawab berbagai catatan yang muncul dalam pembahasan.
Rapat kerja lanjutan dijadwalkan kembali berlangsung pada hari berikutnya guna mendalami sejumlah perubahan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Ahmad Supriyanto berharap penyusunan APBD Bojonegoro 2027 tidak hanya berorientasi pada keseimbangan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menjamin kualitas perencanaan, transparansi, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Menurutnya, setiap rupiah uang daerah harus dialokasikan secara tepat, memiliki dasar hukum, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro.
