BOJONEGORO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) membahas pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Bojonegoro tersebut dipimpin Ketua Banggar Abdulloh Umar, didampingi Mitroatin dan Bambang. Salah satu agenda yang menjadi perhatian utama adalah rencana pengelolaan Dana Abadi Daerah dengan nilai akumulasi mencapai Rp400 miliar.
Kepala BPKAD Bojonegoro, Nur Sujito, menjelaskan bahwa deposito menjadi salah satu alternatif instrumen investasi yang dipertimbangkan pemerintah daerah dengan mengutamakan keamanan dana. Pengelolaan Dana Abadi juga dilakukan melalui rekening terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyampaikan, hasil investasi nantinya akan disetorkan ke RKUD sebagai pendapatan daerah. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung program beasiswa melalui Dinas Pendidikan.
Nur Sujito juga menegaskan bahwa seluruh transaksi, mulai dari pemindahan dana, penempatan investasi hingga penerimaan hasil investasi, akan dilaporkan kepada DPRD sebagai bagian dari bentuk transparansi dan fungsi pengawasan.
Dalam pendalaman pembahasan, anggota Banggar dari Fraksi PKB, Mustakim, mempertanyakan pilihan deposito sebagai instrumen investasi. Ia meminta pemerintah daerah turut mengkaji perbandingan dengan instrumen lain, seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi, yang memiliki karakteristik dan potensi imbal hasil berbeda.
Mustakim juga menyoroti asumsi bunga deposito sebesar 6 persen yang digunakan dalam perencanaan. Menurutnya, penentuan instrumen investasi harus mempertimbangkan potensi keuntungan sekaligus menjamin keamanan pokok dana yang dikelola.
Menanggapi hal tersebut, Nur Sujito menjelaskan bahwa rata-rata bunga deposito berada di kisaran 4,5 persen. Sementara asumsi 6 persen yang digunakan dalam perencanaan merupakan perhitungan maksimal dan belum didasarkan pada penawaran dari bank tertentu.
Dalam rapat tersebut juga terungkap rencana akumulasi Dana Abadi sebesar Rp400 miliar. Nilai tersebut berasal dari alokasi Rp200 miliar pada 2026 dan rencana penambahan Rp200 miliar pada 2027.
Namun, perubahan dasar perhitungan menjadi sekitar Rp352 miliar berdampak terhadap penurunan proyeksi pendapatan sekitar Rp1,041 miliar. Kondisi ini menjadi perhatian Banggar karena berkaitan langsung dengan ketepatan asumsi pendapatan dalam penyusunan APBD 2027.
Selain besaran imbal hasil, pembahasan juga menekankan pentingnya memperhitungkan aspek perpajakan, biaya pengelolaan, likuiditas, risiko investasi, hingga kepastian pengembalian pokok dana sebelum pemerintah daerah menentukan instrumen investasi yang akan digunakan.
Melalui rapat tersebut, Banggar DPRD mendalami sejumlah aspek penting, mulai dari ketepatan asumsi pendapatan, tata kelola dan keamanan Dana Abadi, hingga kepastian pemanfaatan hasil investasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya DPRD memastikan setiap pergeseran anggaran memiliki dasar perhitungan yang jelas, sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Banggar menilai proyeksi pendapatan dalam APBD tidak semestinya hanya bertumpu pada angka maksimal. Perhitungan harus didasarkan pada potensi realisasi yang realistis dan terukur agar perencanaan anggaran tidak meleset dari target serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bojonegoro.
