BOJONEGORO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, memaparkan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (11/11/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran DPRD Bojonegoro tersebut dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, S.Pd. Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan gambaran umum mengenai komposisi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, hingga sejumlah usulan penyesuaian anggaran untuk tahun mendatang.
Edi Susanto menjelaskan, dokumen RAPBD 2027 yang telah disampaikan kepada DPRD memuat rincian program, kegiatan, serta jenis belanja. Selanjutnya, pembahasan akan ditindaklanjuti hingga tingkat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD agar setiap alokasi anggaran dapat dikaji secara lebih mendalam.
Berdasarkan rancangan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp4,490 triliun. Jumlah itu terdiri atas pendapatan transfer sekitar Rp3,27 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,215 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,085 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp3,509 triliun, belanja modal sekitar Rp860,2 miliar, belanja tidak terduga Rp17,8 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp695 miliar.
Dengan perbandingan pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit sekitar Rp594 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan daerah melalui penerimaan pembiayaan sekitar Rp794 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto yang disiapkan mencapai sekitar Rp594 miliar.
Selain menjelaskan struktur anggaran, Sekda juga memaparkan sejumlah usulan penyesuaian belanja yang akan menjadi bahan pembahasan bersama DPRD. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan regulasi, kebutuhan pelayanan publik, serta program prioritas pembangunan daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Pemerintah daerah juga mengusulkan penyesuaian anggaran untuk mendukung sejumlah program prioritas, di antaranya ketahanan pangan, penanganan banjir perkotaan, operasional rumah sakit jiwa dan ventilasi, penanganan kekeringan, serta penyediaan angkutan pelajar disabilitas.
Selain itu, penyesuaian anggaran diperlukan untuk menganggarkan kembali kegiatan tahun 2026 yang belum terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan lahan. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah.
Seluruh usulan penyesuaian belanja tersebut telah disampaikan melalui surat pemerintah daerah kepada DPRD untuk menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027.
Melalui rapat kerja ini, pembahasan antara Banggar DPRD, TAPD, dan OPD diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan program dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran tahun 2027 dapat lebih tepat sasaran dan mendukung prioritas pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
