BOJONEGORO – Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, H. Abdulloh Umar, S.Pd., menyoroti sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun anggaran 2026 yang hingga kini belum terealisasi. Kondisi tersebut diminta menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD 2027 agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.
Hal itu disampaikan Abdulloh Umar saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala OPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Abdulloh Umar meminta TAPD memberikan penjelasan secara terperinci mengenai penyesuaian anggaran berdasarkan surat Bupati Bojonegoro tertanggal 11 November 2026.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar pelaksanaan program pada 2027 tidak menumpuk menjelang akhir tahun. Menurutnya, setiap OPD harus mempersiapkan strategi dan langkah pelaksanaan kegiatan sejak awal sehingga program dapat segera berjalan setelah APBD ditetapkan.
“Harapan kami, ketika APBD sudah ditetapkan, seluruh OPD harus sudah menyiapkan strategi dan segera melaksanakan kegiatan. Jangan sampai pelaksanaannya menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.
Abdulah Umar menilai, perencanaan anggaran harus disusun secara matang dan realistis. Program yang telah melalui pembahasan serta disepakati bersama seharusnya dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, bukan justru dibatalkan ketika tahun anggaran sudah berjalan.
Sebagai contoh, ia menyinggung salah satu kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun anggaran 2026 yang sebelumnya telah direncanakan, tetapi pada akhirnya tidak terlaksana.
“Kalau memang ada kegiatan yang tidak akan bisa dilaksanakan, lebih baik tidak usah dipaksakan masuk dalam anggaran. Jangan sampai program sudah dibahas dan disepakati, tetapi tiba-tiba dihapus di tengah jalan,” ujarnya.
Selain menyoroti realisasi program, Abdulloh Umar juga menekankan pentingnya keterbukaan dokumen perencanaan anggaran. Ia meminta seluruh OPD menyerahkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara lengkap kepada Badan Anggaran DPRD sebelum pembahasan dilanjutkan.
Ia menegaskan, pembahasan tidak akan diteruskan apabila masih terdapat OPD yang belum menyerahkan RKA atau dokumen yang disampaikan belum lengkap. Menurutnya, kelengkapan dokumen tersebut sangat penting agar seluruh anggota DPRD dapat mengetahui secara utuh rencana program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran masing-masing OPD.
“Minimal sebelum proses pelaksanaan, RKA seluruh OPD sudah kami terima secara utuh. Dengan begitu, satu sama lain bisa saling melengkapi dalam melakukan pembahasan,” tandasnya.
Abdulloh Umar berharap penyusunan program dalam APBD 2027 benar-benar dilakukan secara terukur, realistis, dan siap dilaksanakan. Ia juga meminta Sekretaris Daerah bersama TAPD memastikan kesiapan seluruh OPD, sehingga anggaran yang nantinya disepakati dapat terserap secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro.
Rapat kerja tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk menyampaikan tanggapan dan penjelasan terkait berbagai hal yang menjadi perhatian Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan APBD 2027.
