BOJONEGORO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro menargetkan realisasi anggaran minimal 90 persen hingga akhir tahun 2026. Hingga 9 November 2026, serapan anggaran tercatat mencapai Rp511,257 miliar atau 64,2 persen dari total pagu belanja sebesar Rp796,297 miliar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinkes Bojonegoro, dr. Ninik Susmiati, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026).
Ninik menjelaskan, persentase penyerapan anggaran tersebut masih dipengaruhi adanya tambahan anggaran melalui perubahan APBD. Sejumlah kegiatan yang mendapatkan tambahan alokasi saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan selesai sesuai kontrak pada 14 Desember 2026.
Selain membahas realisasi anggaran, Dinkes Bojonegoro juga memaparkan sejumlah indikator kesehatan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian, terutama angka kematian ibu dan kondisi kesehatan ibu hamil.
Hingga 2026, tercatat tujuh kasus kematian ibu. Jumlah tersebut telah melampaui target maksimal yang ditetapkan sebanyak lima kasus. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Bojonegoro.
Sementara itu, prevalensi stunting tercatat sebesar 1,77 persen, lebih rendah dibandingkan target 1,97 persen. Adapun angka kematian bayi mencapai 25 kasus, masih berada di bawah batas maksimal 75 kasus.
Dinkes juga mencatat persentase ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) masih berada di kisaran 14 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target yang diharapkan sebesar 10 persen.
Kondisi KEK pada ibu hamil perlu mendapatkan perhatian karena berisiko meningkatkan kemungkinan bayi lahir dengan berat badan rendah serta memengaruhi tumbuh kembang anak, termasuk risiko stunting.
Menurut Ninik, penanganan berbagai persoalan kesehatan ibu dan anak tidak bisa hanya mengandalkan peran Dinkes maupun tenaga kesehatan. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga, hingga masyarakat.
Dalam pembahasan bersama Komisi C DPRD, persoalan perbedaan data stunting juga menjadi salah satu materi yang dibahas. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, prevalensi stunting tercatat sekitar 1,7 persen. Sementara itu, hasil survei yang sebelumnya menjadi rujukan nasional menunjukkan angka sekitar 12 persen.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian dalam memastikan validitas data sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan penanganan stunting.
Melalui evaluasi bersama DPRD, Dinkes Bojonegoro diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Selain itu, perencanaan anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mengintensifkan upaya pencegahan stunting di Kabupaten Bojonegoro.
