BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menekankan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Penegasan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana Heri Kiswanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Rabu (21/10/2026).
Dalam pandangan umumnya, Erix menegaskan bahwa APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penguatan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.
“APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 harus memacu pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat Bojonegoro. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi ini benar-benar bermakna bagi kehidupan masyarakat Bojonegoro,” demikian penegasan Erix dalam penyampaian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.
Erix juga mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD merupakan amanah sekaligus harapan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih baik.
“Harus kita sadari bersama bahwa dalam setiap rupiah yang kita anggarkan adalah sebuah harapan untuk masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap penyusunan APBD 2027 mampu mengakomodasi kebutuhan riil dan aspirasi prioritas masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun reses anggota DPRD. Proses perencanaan dan pengelolaan anggaran juga harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta keberpihakan pada kepentingan publik.
Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif. Sektor ini dinilai memiliki peluang besar untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Potensi generasi muda Bojonegoro juga menjadi perhatian. Mengacu pada hasil Sensus Penduduk 2020, proporsi generasi milenial dan Gen Z mencapai 49,12 persen dari total penduduk Bojonegoro. Besarnya potensi demografi tersebut perlu diimbangi dengan dukungan dan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha kreatif serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Di sisi pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti proyeksi penurunan pendapatan daerah pada 2027 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, fraksi tersebut mengapresiasi proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu fondasi penguatan kemandirian fiskal Kabupaten Bojonegoro.
Fraksi PDI Perjuangan menilai Bojonegoro tidak dapat terus-menerus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, terutama karena pendapatan daerah yang berkaitan dengan sektor minyak dan gas bumi memiliki keterbatasan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret untuk menggali dan mengembangkan sumber pendapatan baru melalui penguatan sektor produktif dan optimalisasi potensi ekonomi lokal.
Upaya peningkatan PAD juga didorong melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah secara wajar, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan tersebut harus disusun dengan perencanaan matang, memperhatikan biaya pemungutan dan realisasi penerimaan, serta tidak menciptakan beban berlebihan yang dapat menghambat investasi dan perkembangan usaha masyarakat.
Pada sisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran agar pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai target. Anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk penguatan industri migas dan turunannya, peningkatan peran agrobisnis sebagai penggerak ekonomi perdesaan, serta pengembangan sektor kesehatan dan pendidikan.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. BUMDes diharapkan menjadi wadah pengembangan usaha lokal yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat desa, membuka kesempatan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Melalui perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan program yang efektif, serta kepemimpinan yang kuat, Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2027 menjadi momentum percepatan pembangunan yang lebih merata dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapan belanja, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup warga Bojonegoro.
Hal tersebut sejalan dengan cita-cita pembangunan Kabupaten Bojonegoro, yakni Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.(Redaksi)
