BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan pentingnya penyusunan data yang objektif dan valid dalam proses pengumpulan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini dinilai sebagai kunci utama agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah usai mengikuti Live Talkshow Pencegahan Korupsi secara daring, Kamis (16/4/2026), di Ruang Angling Dharma, Kantor Pemkab Bojonegoro.
Dalam kesempatan itu, Bupati Setyo Wahono mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga kepala desa agar menjalankan proses pendataan DTSEN dengan menjunjung tinggi transparansi, integritas, dan profesionalisme. Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang sinergis, baik secara internal maupun dengan masyarakat.
“Saya berpesan kepada para camat agar pendataan DTSEN yang dilakukan oleh perangkat, pencacah maupun pendamping PKH harus benar-benar objektif. Jaga integritas, bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta tetap profesional dalam bekerja. Target kita jelas, yaitu menjawab keresahan masyarakat dengan data yang akurat,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan bahwa proses pendataan DTSEN di Kabupaten Bojonegoro saat ini telah mencapai 99 persen. Meski demikian, masih terdapat empat kecamatan yang dalam tahap penyelesaian, yakni Kecamatan Kedungadem, Kepohbaru, Tambakrejo, dan Baureno.
“Pendataan DTSEN hampir rampung, namun kami tetap menekankan pentingnya objektivitas dalam setiap prosesnya. Data yang dihimpun harus benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul Azizah menambahkan bahwa objektivitas dalam pengumpulan data sosial ekonomi sangat krusial untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Data yang akurat dan bebas dari bias akan menjadi fondasi dalam merumuskan program pembangunan yang efektif serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan data yang valid, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan indikator makro pembangunan secara signifikan, sekaligus memastikan bantuan dan program sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Pemkab Bojonegoro pun berkomitmen untuk terus mengawal proses pendataan DTSEN hingga tuntas, sekaligus memastikan kualitas data tetap terjaga demi mendukung pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.(Hf)
