BOJONEGORO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro menggelar webinar Literasi Data Statistik pada Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong pemanfaatan data sebagai dasar utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro, Setiyo Budi Wibowo, menjelaskan bahwa webinar ini merupakan implementasi tata kelola Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan siklus perencanaan pembangunan dengan siklus data pemerintah melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS).
Menurutnya, Kabupaten Bojonegoro telah mengikuti EPPS sejak masa uji coba pada 2022 dan menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Statistik yang mengalami peningkatan, dari 2,49 poin pada 2023 menjadi 2,58 poin di 2024.
“Peningkatan ini menunjukkan komitmen daerah dalam memperbaiki kualitas tata kelola data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Webinar ini menghadirkan narasumber dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yakni Dr Sutikno, yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (Pusdi PDPM). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, memperkuat kolaborasi antarinstansi, serta mendorong literasi data di kalangan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, menegaskan bahwa data statistik di sektor ketenagakerjaan dan industri memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
Ia menyebutkan bahwa data yang akurat memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan industri yang kompetitif dan berkelanjutan.
“Pemanfaatan data yang kuat akan melahirkan kebijakan yang tepat dan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Dr Sutikno menjelaskan bahwa statistik sektoral merupakan data yang disusun oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Data tersebut menjadi fondasi penting dalam proses perencanaan yang berbasis bukti.
“Statistik sektoral berfungsi sebagai tulang punggung dalam perencanaan pembangunan di daerah,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, dapat berperan aktif dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.(Hf)
