BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Senin (27/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Malowopati ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas, Muhammad Ahmadi, mengungkapkan bahwa perkembangan kelembagaan KDKMP di Bojonegoro menunjukkan capaian yang signifikan. Seluruh koperasi yang berjumlah 430 unit telah berbadan hukum dan dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Nomor Induk Koperasi.
Selain itu, dari sisi perizinan usaha, sebanyak 84,4 persen atau 363 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara dalam aspek pelaporan, sebanyak 310 koperasi telah melaksanakan dan melaporkan RAT melalui sistem Sibkopdes.
“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pengurus koperasi dalam membangun kelembagaan yang tertib administrasi dan berorientasi pada tata kelola yang baik,” jelasnya.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam arahannya menegaskan bahwa pembentukan KDKMP merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis gotong royong di tingkat desa.
Menurutnya, koperasi desa diharapkan mampu memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain, keuntungan usaha koperasi dapat kembali dirasakan langsung oleh para anggota.
“KDKMP harus menjadi solusi ekonomi rakyat. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, masyarakat diuntungkan, dan hasil usaha koperasi kembali ke anggota,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten akan menugaskan tenaga pendamping dari skema PPPK untuk mendukung operasional seluruh KDKMP, sehingga pengelolaan koperasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Dalam agenda strategis ke depan, Kabupaten Bojonegoro ditargetkan menyiapkan 22 KDKMP sebagai bagian dari peluncuran nasional 1.000 koperasi oleh Presiden pada 18 Mei 2026. Selanjutnya, pada momentum Hari Kemerdekaan Indonesia, pemerintah pusat menargetkan peluncuran 50.000 KDKMP secara nasional.
Dari sisi pembangunan fisik, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Dedy Dwi Wijayanto, menyampaikan bahwa progres pembangunan gedung koperasi terus dipercepat. Hingga saat ini, sebanyak 130 lokasi telah selesai dibangun, sementara 391 desa lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Meski demikian, masih terdapat 39 titik yang belum memulai pembangunan akibat sejumlah kendala, seperti status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), luas lahan yang belum memenuhi standar, serta proses administrasi aset yang belum rampung.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan lanjutan bagi pengurus koperasi. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas SDM, khususnya dalam pengelolaan usaha skala mikro di desa.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu memastikan program KDKMP berjalan optimal sebagai fondasi penguatan ekonomi kerakyatan di Bojonegoro.
Melalui kegiatan Bimtek ini, seluruh pengurus koperasi didorong tidak hanya memahami aspek administrasi dan pelaporan keuangan, tetapi juga memiliki integritas, kejujuran, serta jiwa kewirausahaan. Dengan demikian, koperasi tidak sekadar berdiri secara fisik, melainkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.(Prokopim)
