Ragam  

Dugaan Pungli Administrasi Pernikahan di KUA Sekar, Warga Mengaku Diminta Bayar Rp600 Ribu Dua Kali

BOJONEGORO – Pelayanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, menjadi perhatian setelah muncul pengaduan warga terkait dugaan pungutan biaya di luar ketentuan resmi. Seorang warga mengaku harus mengeluarkan uang hingga dua kali untuk keperluan administrasi pernikahan yang seharusnya memiliki mekanisme pembayaran jelas dan transparan.

Pengaduan tersebut disampaikan seorang warga bernama Erna. Ia mengaku mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat mengurus pendaftaran pernikahannya di KUA Kecamatan Sekar.

Menurut keterangan Erna, persoalan bermula ketika dirinya hendak mendaftarkan pernikahan. Saat berada di kantor KUA, ia mengaku diminta membayar biaya administrasi sebesar Rp600.000 oleh Kepala KUA setempat, Ali Syafii.

Namun, persoalan justru muncul ketika prosesi akad nikah akan dilaksanakan di rumah pengantin. Pada saat itu, salah seorang staf KUA disebut kembali meminta agar pihak keluarga melunasi biaya administrasi pernikahan. Alasannya, pembayaran yang sebelumnya diberikan kepada kepala KUA belum tercatat dalam administrasi resmi.

“Saat kami hendak melaksanakan ijab, staf KUA meminta kami melunasi administrasi terlebih dahulu karena uang yang kami bayarkan di kantor KUA kepada kepala KUA sebelumnya tidak masuk dalam catatan administrasi,” ungkap Erna, Selasa (17/11/2026).

Kondisi tersebut membuat Erna merasa keberatan. Pasalnya, dirinya mengaku telah memenuhi permintaan pembayaran ketika mengurus administrasi di kantor KUA. Namun, saat pelaksanaan akad nikah, ia justru kembali dihadapkan pada permintaan pembayaran dengan alasan transaksi sebelumnya belum tercatat.

Merasa dirugikan, Erna kemudian berupaya meminta penjelasan langsung kepada Kepala KUA Kecamatan Sekar, Ali Syafii. Dalam konfirmasi tersebut, menurut pengakuannya, Ali Syafii sempat menyampaikan janji untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan.

Akan tetapi, hingga saat ini Erna mengaku belum menerima pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan. Persoalan tersebut pun memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan biaya administrasi pernikahan di lingkungan KUA Kecamatan Sekar.

Padahal, pemerintah telah mengatur secara jelas mekanisme pembayaran biaya pencatatan pernikahan melalui ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, biaya nikah atau rujuk yang dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp0 atau gratis. Sementara itu, apabila akad nikah dilaksanakan di luar kantor KUA atau di luar jam kerja, dikenakan biaya sebesar Rp600.000 yang wajib disetorkan melalui mekanisme pembayaran resmi ke kas negara.

Dengan demikian, setiap pembayaran seharusnya dilakukan melalui saluran resmi dan disertai bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penarikan biaya di luar mekanisme tersebut, apabila terbukti terjadi, patut menjadi perhatian dan perlu ditelusuri oleh instansi berwenang.

Tidak hanya persoalan pembayaran, munculnya pengaduan ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama. KUA sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam urusan pernikahan dituntut memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Erna berharap persoalan yang dialaminya tidak berhenti sebatas janji pengembalian uang. Ia meminta adanya pemeriksaan secara menyeluruh agar persoalan tersebut mendapatkan kejelasan dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat lainnya.

“Kami meminta pihak Inspektorat Kemenag maupun Kepala Kemenag Kabupaten Bojonegoro untuk segera menerjunkan tim pemeriksa ke Kecamatan Sekar agar citra pelayanan publik tidak rusak akibat ulah oknum,” tegas Erna.

Ia juga berharap Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut secara objektif, termasuk memeriksa alur pembayaran dan pencatatan administrasi pernikahan yang dipersoalkan.

Sementara itu, hingga berita ini disusun, Kepala KUA Kecamatan Sekar, Ali Syafii, belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi awak media terkait pengakuan dan dugaan pungutan tersebut.

Pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi sehingga persoalan ini menjadi terang dan masyarakat memperoleh kepastian mengenai mekanisme pelayanan serta pembayaran administrasi pernikahan yang benar.

Penulis: YatiEditor: Imam Mahfud