TUBAN – Keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diharapkan tidak hanya mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga di lingkungan sekitar. Namun, kebijakan pengurangan jumlah karyawan di SPPG Kalijogo Menilo kini menjadi perhatian dan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya pengurangan tenaga kerja yang diakui oleh pihak terkait. Sejumlah warga menyayangkan kebijakan tersebut lantaran pekerja yang terdampak disebut-sebut merupakan masyarakat dari desa setempat.
Warga mempertanyakan pertimbangan pengelola dalam menentukan tenaga kerja yang dikurangi. Pasalnya, sejak awal operasional SPPG, masyarakat setempat berharap keberadaan dapur tersebut dapat membuka peluang pekerjaan sekaligus meningkatkan perekonomian warga sekitar.
Salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan, sebelumnya pernah ada penyampaian dari salah satu petugas bahwa masyarakat lokal akan mendapatkan prioritas dalam perekrutan tenaga kerja.
“Sejak awal sebelum dapur beroperasi, ada salah satu petugas yang menyampaikan bahwa warga lokal atau masyarakat desa setempat akan diutamakan untuk bekerja. Tetapi sekarang justru warga setempat yang terkena pengurangan. Kami tentu mempertanyakan kebijakan ini,” ungkapnya.
Menurut warga, persoalan tersebut bukan berarti masyarakat menolak evaluasi maupun penyesuaian jumlah tenaga kerja. Namun, mereka berharap setiap keputusan yang diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, serta mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi operasional.
Masyarakat juga menilai, program SPPG semestinya tidak hanya berfokus pada pelayanan pemenuhan gizi, tetapi turut menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sosial dan ekonomi. Salah satunya melalui pemberian kesempatan kerja kepada warga lokal.
Karena itu, apabila tenaga kerja dari desa setempat justru menjadi pihak yang terdampak pengurangan, warga berharap ada penjelasan yang jelas mengenai dasar pengambilan keputusan tersebut.
Mereka meminta pengelola SPPG Kalijogo Menilo terbuka dalam menyampaikan alasan pengurangan karyawan, kriteria yang digunakan untuk menentukan pekerja terdampak, serta pertimbangan dalam melakukan penyesuaian tenaga kerja.
Transparansi dan Klarifikasi Pengelola Diharapkan
Hingga berita ini ditulis, penjelasan resmi dari pengelola SPPG Kalijogo Menilo mengenai kebijakan pengurangan karyawan, termasuk pertimbangan terhadap tenaga kerja lokal, masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pengelola SPPG maupun pihak terkait agar informasi mengenai persoalan tersebut dapat disampaikan secara utuh dan berimbang.
Warga berharap persoalan ini segera mendapatkan perhatian dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Mereka menginginkan adanya komunikasi terbuka antara pengelola dan masyarakat sehingga setiap kebijakan dapat dipahami serta tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Bagi masyarakat, keberadaan SPPG di wilayah mereka semestinya menjadi peluang untuk memperoleh manfaat bersama. Jangan sampai warga hanya menjadi penonton di desa sendiri, sementara kesempatan kerja yang sebelumnya diharapkan justru berkurang tanpa penjelasan yang memadai.












