BOJONEGORO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan melalui Pendapat Akhir Fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (13/11/2026). Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh juru bicara Amin Thohari.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menilai penyusunan APBD 2027 harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan warga Bojonegoro.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, perencanaan anggaran perlu memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun kegiatan reses anggota DPRD.
Selain itu, fraksi juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah menyelaraskan penyusunan APBD 2027 dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.
Salah satu perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah kondisi pendapatan daerah yang pada 2027 direncanakan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, fraksi memberikan apresiasi terhadap proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, peningkatan PAD merupakan langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, terlebih di tengah kondisi perekonomian yang belum menentu.
Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, khususnya yang bersumber dari sektor minyak dan gas bumi, juga menjadi perhatian serius. Bojonegoro dinilai harus mulai mempersiapkan sumber pendapatan alternatif untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya kontribusi sektor migas dalam 10 hingga 15 tahun mendatang.
Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong mengambil langkah konkret dalam menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan daerah.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah dengan perencanaan yang matang. Namun, kebijakan peningkatan PAD harus tetap mempertimbangkan iklim investasi agar tidak menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi yang justru menghambat perkembangan usaha.
Fraksi juga meminta pengelolaan pajak dan retribusi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan perbandingan antara biaya pemungutan dan realisasi penerimaan.
Dalam sektor pembangunan ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar APBD 2027 lebih difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.
Amin Thohari dalam penyampaian pendapat akhir fraksinya menyoroti besarnya potensi generasi muda Bojonegoro untuk menjadi penggerak ekonomi kreatif.
Mengacu hasil Sensus Penduduk 2020 BPS Kabupaten Bojonegoro, proporsi generasi Milenial dan Generasi Z mencapai 49,12 persen dari total penduduk Bojonegoro.
Potensi demografi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah dengan menyediakan ruang, fasilitas, pendampingan, serta kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi menjadi kegiatan ekonomi produktif.
Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur. Pengembangan sumber daya manusia juga harus menjadi prioritas agar masyarakat mampu menciptakan peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan berkembangnya sektor ekonomi kreatif dan usaha berbasis potensi lokal, diharapkan terbuka peluang peningkatan PAD sekaligus tercipta kemandirian ekonomi masyarakat.
Pada sisi belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD 2027.
Hal ini menjadi catatan karena berdasarkan penyampaian Bupati dalam Nota Keuangan, realisasi belanja Tahun Anggaran 2026 masih belum mencapai target yang diharapkan.
Fraksi meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran agar penyerapan belanja dapat berjalan sesuai target.
Menurut fraksi, arah pembangunan Bojonegoro perlu tetap diarahkan pada penguatan sektor dan komoditas unggulan daerah. Di antaranya pengembangan industri migas beserta turunannya agar memberikan manfaat ekonomi secara merata, peningkatan peran agribisnis sebagai penggerak ekonomi perdesaan, serta penguatan sektor jasa kesehatan dan pendidikan sebagai penggerak perekonomian perkotaan.
Selain itu, peningkatan kinerja birokrasi juga dinilai menjadi bagian penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menilai berbagai arah kebijakan tersebut sudah tepat, tetapi harus disertai langkah pelaksanaan yang terukur dan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.
Perhatian lainnya disampaikan pada aspek pembiayaan, khususnya terkait belanja hibah kepada badan usaha yang memiliki peran dalam memajukan perekonomian kreatif.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap dukungan hibah bagi badan usaha yang bergerak dalam pengembangan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang pengembangan tersebut diharapkan dapat melibatkan BUMD, BUMDes, badan dan lembaga, hingga organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan semakin banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang berkembang, diharapkan tercipta aktivitas ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Menutup penyampaian pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perencanaan yang baik harus didukung kepemimpinan serta pelaksanaan program yang tepat sasaran. Dengan demikian, setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah benar-benar sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan. Setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD harus berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” demikian penegasan dalam pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan.
Berdasarkan seluruh pertimbangan dan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, Fraksi PDI Perjuangan secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Perda.
Persetujuan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan demi mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.
