BOJONEGORO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bojonegoro, Amin Thohari, menyoroti rencana anggaran program angkutan pelajar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 yang berlangsung Jumat (13/11/2026) malam. Perhatian utamanya tertuju pada perbedaan fasilitas angkutan pelajar reguler dengan kendaraan khusus bagi siswa penyandang disabilitas.
Dalam pembahasan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, Amin meminta penjelasan secara terperinci mengenai spesifikasi kendaraan yang digunakan untuk melayani anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, layanan tersebut membutuhkan fasilitas khusus yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para siswa.
Amin mempertanyakan apakah kendaraan yang disiapkan sudah dilengkapi fasilitas seperti jok yang dapat digeser, ruang khusus untuk kursi roda, hingga sarana pendukung bagi penyandang tuna rungu dan tuna wicara.
Ia juga meminta agar perbedaan spesifikasi kendaraan tersebut dijelaskan secara terbuka, termasuk rincian anggaran yang dialokasikan. Dengan begitu, dapat diketahui kesesuaian antara kebutuhan fasilitas, jenis kendaraan, dan besaran biaya yang disiapkan pemerintah daerah.
Selain fasilitas kendaraan, Amin turut mempertanyakan kepastian masa operasional program angkutan pelajar pada 2027. Ia meminta penjelasan apakah anggaran yang direncanakan mencukupi untuk pelayanan selama 12 bulan penuh atau hanya beberapa bulan.
Tak hanya itu, Amin juga menyoroti perhitungan kebutuhan anggaran apabila penerima manfaat angkutan pelajar tidak lagi dibatasi berdasarkan kelompok desil tertentu, sehingga seluruh siswa berkesempatan memperoleh layanan transportasi gratis.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Willy, menjelaskan bahwa pelayanan angkutan pelajar reguler dan penyandang disabilitas memiliki pola berbeda. Khusus siswa penyandang disabilitas, Dishub menggunakan kendaraan sewa yang dinilai lebih nyaman serta menyediakan pendampingan guru ketika siswa naik maupun turun kendaraan.
Dalam paparannya, Willy menyebut anggaran angkutan pelajar reguler pada 2026 mencapai sekitar Rp5,6 miliar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 7.321 siswa. Untuk 2027, anggaran reguler direncanakan sekitar Rp3,6 miliar dengan prioritas penerima dari keluarga desil 1 dan 2.
Sementara itu, angkutan pelajar disabilitas memiliki usulan anggaran tersendiri sekitar Rp2,5 miliar.
Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, menambahkan bahwa pemerintah daerah masih melakukan pemutakhiran dan penyandingan data calon penerima manfaat bersama pemerintah desa. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Pembahasan tersebut menjadi perhatian Amin Thohari agar program angkutan pelajar 2027 tidak sekadar memenuhi alokasi anggaran, tetapi juga memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan. Terutama bagi siswa penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas transportasi khusus, serta kepastian layanan yang dapat dinikmati secara berkelanjutan.
