BOJONEGORO – Gelombang aspirasi masyarakat kembali mewarnai Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan (AMB) menggelar aksi penyampaian pendapat, Jumat (13/11/2026). Mereka mendesak pemerintah lebih serius memperhatikan berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, AMB membawa lima tuntutan utama yang terangkum dalam Panca Tuntutan Rakyat. Isu yang disuarakan meliputi keadilan ekonomi, kesetaraan gender, reforma agraria dan perlindungan lingkungan, pendidikan demokratis, serta supremasi sipil dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
Aksi yang berlangsung di halaman Gedung DPRD Bojonegoro itu menjadi wadah konsolidasi berbagai elemen masyarakat. Peserta aksi berasal dari kalangan mahasiswa, organisasi perempuan, buruh, kelompok masyarakat sipil hingga akademisi.
Sejumlah organisasi yang turut bergabung di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bojonegoro (Unigoro), BEM Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Pemuda Sosialis (LPS), Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nico, mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi.
Menurutnya, persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, akses pendidikan hingga perlindungan kebebasan sipil tidak dapat dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Seluruhnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang harus berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami di sini (halaman DPRD Bojonegoro, red) ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat,” tegas Nico.
Lima tuntutan tersebut mencakup sejumlah persoalan mendasar. Pada bidang keadilan ekonomi, massa mendesak penurunan harga kebutuhan dan pajak, peningkatan upah pekerja, serta penguatan subsidi bagi masyarakat. Mereka menilai kebijakan ekonomi harus mampu memberikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.
Selanjutnya, pada aspek keadilan gender, AMB menuntut penghentian segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Massa juga mendorong penyediaan pembalut gratis sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar perempuan yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian memadai.
Persoalan reforma agraria dan lingkungan turut menjadi sorotan. Massa meminta pemerintah menjalankan reforma agraria, menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai berpotensi merusak lingkungan, serta menghentikan aktivitas korporasi yang dianggap merugikan kelestarian alam.
Di bidang pendidikan, aliansi mendesak terwujudnya pendidikan gratis yang ilmiah, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pendidikan dinilai harus menjadi hak seluruh masyarakat tanpa terhambat persoalan ekonomi maupun ketimpangan akses.
Sementara itu, tuntutan kelima berkaitan dengan supremasi sipil dan penegakan HAM. Massa meminta penghentian praktik militerisme, kriminalisasi terhadap jurnalis, serta tindakan brutal aparat. Mereka juga mendesak pembebasan tahanan politik dan penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran HAM.
Aspirasi tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mitro’atin. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang disampaikan massa tidak cukup hanya didengarkan, tetapi perlu ditelusuri dan dipelajari lebih mendalam.
Mitro’atin menegaskan, DPRD akan menggali informasi serta mencermati substansi persoalan, khususnya yang berkaitan dengan dugaan kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Ia menyatakan bahwa apabila dari hasil pendalaman ditemukan persoalan yang merugikan lingkungan dan kepentingan rakyat, DPRD akan memperjuangkan agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai kewenangannya.
Sikap tersebut menunjukkan pentingnya proses tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Sebab, persoalan lingkungan tidak hanya menyangkut kondisi alam, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan warga, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.
DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal kepentingan masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, informasi yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat menjadi bahan untuk melakukan pendalaman, meminta penjelasan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), maupun berkoordinasi dengan instansi terkait.
Terlebih, lima tuntutan yang disampaikan AMB memiliki ruang lingkup cukup luas. Persoalan ekonomi, pendidikan, kesetaraan gender, agraria, lingkungan, hingga HAM membutuhkan penanganan lintas sektor dengan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing.
Dalam persoalan lingkungan, misalnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai aktivitas yang dipersoalkan, dampak yang ditimbulkan, legalitas kegiatan, hingga langkah pengawasan dan penanganan apabila ditemukan pelanggaran.
Demikian pula tuntutan lainnya yang membutuhkan kajian berdasarkan kondisi faktual, regulasi, serta kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Aksi AMB tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi harus memberikan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Aspirasi yang disampaikan bukan sekadar bentuk ketidakpuasan, melainkan juga bagian dari partisipasi publik dalam mendorong perbaikan kebijakan.
Kini, masyarakat menantikan langkah konkret DPRD Bojonegoro setelah menerima lima tuntutan tersebut. Komitmen untuk mendalami persoalan diharapkan tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi berlanjut pada penelusuran fakta, pembahasan bersama pihak terkait, serta penyampaian hasilnya kepada masyarakat.
Dengan demikian, Panca Tuntutan Rakyat yang disuarakan AMB di Gedung DPRD Bojonegoro diharapkan menjadi awal dari proses penyelesaian berbagai persoalan, bukan sekadar menjadi catatan dalam kegiatan demonstrasi.
