BOJONEGORO – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan perhatian terhadap komposisi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah besarnya alokasi belanja operasi yang mencapai sekitar Rp3,5 triliun.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sektor kesehatan dan direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) di ruang Komisi C DPRD, Selasa (10/11/2026).
Dalam pengantarnya, pimpinan sidang Komisi C, Ahmad Supriyanto, menyampaikan gambaran umum postur RAPBD 2027 berdasarkan nota keuangan Bupati yang telah melalui proses klarifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, proyeksi pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,490 triliun. Jumlah itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,2 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp3,2 triliun.
Sementara itu, rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp5 triliun. Alokasi tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp3,5 triliun, belanja modal Rp462 miliar, belanja tidak terduga Rp17,8 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp695 miliar.
Besarnya porsi belanja operasi dibandingkan belanja modal menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam pembahasan anggaran. Komisi C menginginkan adanya penjelasan yang lebih terukur mengenai efektivitas penggunaan anggaran, pelaksanaan program, serta manfaat yang akan diterima masyarakat.
Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa pembahasan RAPBD tidak hanya berfokus pada besaran nominal anggaran. Setiap program, kegiatan, hingga subkegiatan perlu dikaji berdasarkan kebutuhan, indikator kinerja, serta target capaian yang jelas.
Untuk itu, seluruh pimpinan OPD dan direktur RSUD diminta menyampaikan materi pembahasan secara menyeluruh dan terperinci.
Ada tiga aspek utama yang menjadi perhatian Komisi C. Pertama, realisasi penyerapan anggaran tahun 2026, termasuk pencapaian indikator kinerja utama serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.
Kedua, penjelasan mengenai rencana alokasi anggaran tahun 2027, baik untuk belanja operasi maupun belanja modal. Ketiga, pemaparan secara rinci mengenai program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta target yang ingin dicapai pada tahun mendatang.
Setelah masing-masing OPD menyampaikan paparannya, rapat dilanjutkan dengan sesi pendalaman. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi C diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, saran, masukan, kritik, maupun evaluasi terhadap rencana anggaran dan program yang diajukan.
Seluruh hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan menjadi kesimpulan rapat sebagai bahan laporan kepada Badan Anggaran (Banggar) dan pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi C berharap perencanaan anggaran sektor kesehatan tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya alokasi belanja, tetapi juga memperhatikan efektivitas pelaksanaan program dan hasil yang ingin dicapai.
Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan diharapkan memiliki peruntukan yang jelas, target kinerja yang terukur, serta dapat dievaluasi pelaksanaannya. Pada akhirnya, penggunaan anggaran tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
