BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar sosialisasi terkait pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa (BKKD) bersifat khusus Tahun Anggaran 2025. Acara berlangsung di Pendopo Malowopati pada Jumat (12/9/2025), diikuti Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, 28 camat, serta 336 kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Drs. Nur Sujito, M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar sebagai langkah pencegahan agar pengelolaan bantuan desa berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan hukum. Selain itu, sosialisasi juga dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman teknis para aparatur desa yang nantinya menjadi pengelola BKKD. “Kami berharap seluruh tahapan dapat dijalankan dengan baik sehingga terhindar dari penyimpangan,” ujarnya.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara bupati, camat, dan perangkat desa agar pelaksanaan BKKD berjalan efektif. Ia meminta seluruh peserta benar-benar memahami materi bimbingan teknis yang diberikan. “Setiap proses harus dijalankan dengan benar, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menyinggung perlunya pembentukan satuan tugas (satgas) pendamping yang akan mengawal jalannya program mulai dari tahap pelaksanaan hingga penyusunan laporan. Hal ini, menurutnya, menjadi kunci agar kualitas pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Nurul Azizah menambahkan, Pemkab akan membentuk Tim Mitigasi Risiko atau Tim Risiko Dini yang melibatkan jajaran pemerintah daerah, kepolisian, serta kejaksaan. Tim ini bertugas mendampingi desa agar pelaksanaan BKKD 2025 lebih aman dan terkendali. Ia juga menjelaskan bahwa program akan dijalankan dengan pola swakelola berbasis padat karya, sementara pengadaan material dilakukan melalui lelang di tingkat desa.
“Para kepala desa dan perangkat diminta untuk mematuhi mekanisme yang disampaikan narasumber. Harapannya, pelaksanaan BKKD tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” tutur Wabup.
Dengan digelarnya sosialisasi ini, Pemkab Bojonegoro kembali menegaskan komitmen untuk mendorong pengelolaan bantuan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.(Guf)
