BOJONEGORO — Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta sejumlah program bantuan pendidikan dan sosial-keagamaan tetap dilanjutkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026.
Permintaan tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat melalui Juru Bicara Moch. Choirul Anam dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Fraksi secara khusus menegaskan pentingnya keberlanjutan program Bosda Madrasah, Bosda Madin, insentif modin perempuan, serta bantuan bagi marbot.
“Fraksi kami meminta program Bosda Madrasah, Bosda Madin, insentif modin perempuan, marbot dan lain-lain agar tetap dilanjutkan,” tegas Moch. Choirul Anam saat membacakan pandangan umum fraksi.
Menurut Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat, program-program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung keberlangsungan pendidikan keagamaan serta pelayanan sosial-keagamaan di tingkat desa dan lingkungan masyarakat.
Fraksi berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan program yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di tengah adanya penyesuaian dan pergeseran anggaran dalam Perubahan APBD 2026, program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dinilai perlu mendapatkan perhatian.
Karena itu, setiap pergeseran belanja di masing-masing OPD maupun antar-OPD diminta tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk mempertahankan program bantuan pendidikan keagamaan dan sosial tersebut.
Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat menilai keberlanjutan Bosda Madrasah dan Bosda Madin penting untuk memberikan dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, sementara insentif modin perempuan dan marbot berkaitan dengan peran pelayanan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain menyoroti Bosda dan program sosial-keagamaan, Fraksi PAN BNR dalam pandangan umumnya juga menyampaikan sejumlah catatan terkait pendapatan daerah, BUMD, BKKD, kekeringan, penanganan banjir hingga penggunaan SiLPA.
Namun, fraksi menegaskan bahwa program-program yang telah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat harus tetap menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Fraksi berharap seluruh proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya visi “Bojonegoro Makmur, Bahagia dan Membanggakan.”
