BOJONEGORO – Kasus keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Puluhan siswa dari SMA Negeri 1 Kedungadem, SDN Tumbrasanom, serta MTs Plus Nabawi mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dalam program tersebut pada Kamis (2/10/2025).
Menindaklanjuti laporan dari warga, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Bojonegoro, Ninik Susmiati, langsung bergerak cepat mendatangi Puskesmas Kedungadem untuk memastikan kondisi para siswa yang terdampak sekaligus memantau penanganan medis. Selain itu, keduanya juga meninjau langsung ke sekolah-sekolah yang siswanya mengalami keracunan.
Wabup Nurul Azizah mengungkapkan, setelah menerima laporan dari warga, dirinya segera melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, sebagai bentuk koordinasi cepat di lingkup pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, Wabup Nurul Azizah menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG, khususnya dalam hal pengawasan kualitas makanan dan pelibatan penyedia katering.
“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Ke depan, evaluasi terhadap Program MBG akan dilakukan secara ketat, baik dari sisi distribusi maupun standar kebersihan makanan, agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Wabup Nurul Azizah.
Sementara itu, Kadinkes Bojonegoro, Ninik Susmiati, menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Puskesmas dan rumah sakit terkait untuk memastikan seluruh siswa yang terdampak mendapat penanganan optimal. Ia juga menyoroti pentingnya aspek higienitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program ini.
“Dari sisi kesehatan, kami akan memperkuat pengawasan serta memberikan pembinaan kepada penyedia makanan MBG. Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama karena menyangkut kesehatan anak-anak kita,” jelas Ninik.
Lebih lanjut, Wabup Nurul Azizah memastikan bahwa Pemkab Bojonegoro akan segera menyampaikan laporan resmi terkait kasus ini kepada pemerintah pusat melalui Sistem Pemantauan Program Gizi (SPPG). Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah sekaligus bahan evaluasi nasional agar Program MBG bisa berjalan sesuai tujuan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan Program MBG sebagai bentuk perhatian terhadap gizi siswa, namun dengan perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat agar tujuan mulia program tidak tercoreng oleh kasus serupa.(Hadi)
