WARTA MALOWOPATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna terkait penyampaian nota penjelasan Bupati Bojonegoro mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2025.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar di Ruang Paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (9/10/2024).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara mereka, Annafiy Aisya Sahila menyampaikan pandangan umum fraksi terkait nota keuangan Bupati Bojonegoro. Ia membacakan pandangan tersebut di hadapan pimpinan sidang, anggota DPRD, serta jajaran eksekutif yang hadir dalam rapat tersebut.
Dalam pandangan Fraksi Golkar, Annafiy mengawali dengan mengucapkan selamat atas Hari Jadi Bojonegoro yang ke-347, serta berharap momen ini dapat menjadi pemicu semangat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di Bojonegoro, yang disebut berhasil menekan angka inflasi di bawah rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir.
“Capaian ini membutuhkan kerja keras dan sinergi antar pemangku kepentingan. Namun, Fraksi Golkar juga meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah mengenai langkah-langkah antisipasi risiko deviasi dalam pencapaian target inflasi di tahun 2025,” tuturnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025. Annafiy mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 2,47%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, fraksi ini berharap pemerintah daerah dapat mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di tahun mendatang, serta menciptakan potensi ekonomi baru yang berbasis pada kearifan lokal.
“Selain itu, kami Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa, karena percepatan pembangunan ini penting untuk mempermudah akses masyarakat, serta meningkatkan potensi daerah,” ungkapnya.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah. Peningkatan kapasitas SDM di berbagai tingkatan dinilai perlu dilakukan, dengan menempatkan aparatur sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang tepat dan berbasis pada kompetensi masing-masing.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan digitalisasi. Menurut Annafiy, penerapan sistem digitalisasi ini harus segera dilakukan di berbagai sektor, terutama dalam hal penerimaan dan belanja daerah, agar transparansi dan efisiensi dapat tercapai.
“Di sisi anggaran, realisasi belanja daerah hingga bulan Agustus 2024 baru mencapai 32,66%. Menurut kami penyerapan anggaran yang rendah belum memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami meminta agar pemerintah daerah segera merealisasikan program kerja yang telah direncanakan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada tahun 2025,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana, terutama banjir, kebakaran, dan kekeringan. Annafiy mendorong pemerintah daerah untuk lebih konkret dalam meningkatkan infrastruktur irigasi, penyediaan sarana pemadam kebakaran, serta ketersediaan air baku di daerah-daerah yang rawan.
“Kami menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025,” pungkasnya. (Muh)
