Reses DPRD Bojonegoro, Kelangkaan Pupuk dan Infrastruktur Jalan Jadi Aspirasi Warga Dapil IV

BOJONEGORO – Kelangkaan pupuk kembali menjadi keluhan petani di Kabupaten Bojonegoro, terutama menjelang musim tanam jagung. Persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Sutikno, S.Pd.I., M.AP., Masa Sidang III Tahun 2026.

Kegiatan reses yang berlangsung di halaman Masjid At-Taqwa, Dusun Beton, Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Jumat (20/11/2026), menjadi ruang bagi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) IV untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi secara langsung kepada wakil rakyat.

Dapil IV Kabupaten Bojonegoro meliputi enam kecamatan, yakni Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, dan Sekar.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah terbatasnya ketersediaan pupuk bagi petani. Sujarwo, warga Desa Babad, menyampaikan bahwa kebutuhan pupuk bagi petani yang menggarap lahan di kawasan hutan masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian, memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar petani tidak mengalami kesulitan mendapatkan pupuk saat memasuki musim tanam.

Menanggapi keluhan itu, Sutikno menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi memiliki mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pengajuan kebutuhan pupuk dilakukan melalui kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan), dengan mengacu pada data dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, bagi petani yang menggarap lahan di kawasan hutan, terdapat ketentuan tersendiri karena status dan pengelolaan lahan berada dalam kewenangan Perhutani.

Meski demikian, Sutikno menegaskan bahwa persoalan kebutuhan pupuk tersebut tetap menjadi perhatian. Pihaknya akan berupaya mengoordinasikan aspirasi masyarakat dengan instansi terkait agar dapat ditemukan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan pertanian, dalam kesempatan tersebut Sutikno juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, anggaran daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp8 triliun kini turun menjadi sekitar Rp6 triliun. Kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan maupun bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

Penurunan kapasitas fiskal daerah, lanjutnya, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan skala prioritas pembangunan, terutama program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Reses ini menjadi kesempatan kami bertemu langsung dengan konstituen. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, Sutikno menyampaikan bahwa dirinya bersama anggota DPRD lainnya tetap berupaya mengawal program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia mencontohkan sejumlah bantuan hibah yang sebelumnya diperjuangkan dan telah berhasil dicairkan, di antaranya bantuan untuk marbot, Linmas, modin kematian, guru madrasah diniyah (Madin), serta guru taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ).

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian kepada kelompok masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan sosial, keagamaan, dan kehidupan bermasyarakat.

Ia berharap program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tersebut tetap dapat dipertahankan dan diperjuangkan meskipun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan.

Selain kelangkaan pupuk, warga juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan antar desa. Keberadaan jalan yang layak dinilai sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas perekonomian di wilayah pedesaan.

Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perjuangan melalui jalur legislatif dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran yang tersedia.

Sutikno juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran kegiatan reses sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan reses harus dilakukan secara tertib dan transparan, dengan tujuan utama menyerap aspirasi serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Dapil IV, mulai dari ketersediaan pupuk, pembangunan infrastruktur jalan, hingga kebutuhan bantuan sosial dan keagamaan, dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke depan.

Penulis: Hadi FatekunEditor: Imam Mahfud