BOJONEGORO – Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan sambutan pada Konferensi Kabupaten PGRI Bojonegoro yang juga menjadi momentum penting bagi PGRI Bojonegoro untuk memilih pemimpin baru periode 2025-2030,Selasa 24 Juni 2025.
Dalam kesempatan itu, Nurul Azizah menekankan tiga fokus utama yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sesuai arahan Presiden saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari lalu.
Ketiga fokus tersebut adalah menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bu Nurul menjelaskan bahwa saat ini Bojonegoro berada di urutan ke-27 dari 38 kabupaten/kota untuk angka kemiskinan, peringkat 26 untuk IPM, dan urutan ke-37 untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dengan angka 1,69%.
Dalam upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tengah fokus pada penataan sumber daya manusia (SDM), termasuk di sektor pendidikan. Pengembangan SMA Taruna Pamong Praja sebagai sekolah unggulan menjadi salah satu langkah strategis. Selain itu, Bojonegoro juga menjadi salah satu daerah dengan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbanyak di Indonesia.
Wabub juga menyoroti tantangan anggaran yang signifikan dalam proses pengangkatan THL (Tenaga Harian Lepas) menjadi PPPK. Anggaran belanja pegawai saat ini mencapai Rp2,5 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp1,8 triliun. Wakil Bupati menekankan pentingnya penataan anggaran yang krusial mengingat pendapatan murni Kabupaten Bojonegoro tanpa SILPA hanya sekitar Rp4,8 triliun.
Menanggapi masukan dari PGRI Provinsi terkait kenaikan tunjangan, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian. Salah satu contohnya adalah kenaikan tunjangan tenaga kesehatan yang sebelumnya dirasa masih rendah. Wakil Bupati berharap, pemimpin PGRI Bojonegoro yang baru terpilih dapat bijaksana dan membawa sinergi yang kuat dengan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Wakil Bupati juga menyinggung tentang masih adanya 6.355 warga Bojonegoro yang belum menuntaskan pendidikan SMP dan SMA. Wakil Bupati meminta saran dan masukan dari PGRI mengenai skema terbaik untuk peningkatan program Kejar Paket B dan C.(Kun)
