Daerah  

Wabup Bojonegoro Sidak Proyek Jalan BKKD Desa Ngampal, Tegaskan Pengerjaan Harus Sesuai RAB

imamjoss22
FB IMG 1772246479660 copy 588x441

BOJONEGORO – Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan jalan desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Jumat (27/2/2026). Sidak ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengawal kualitas pembangunan infrastruktur desa.

Sidak tersebut dilaksanakan atas arahan Bupati Bojonegoro. Wabup Nurul Azizah turun langsung ke lapangan bersama Inspektorat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta jajaran Intelkam Polres Bojonegoro untuk memastikan kondisi riil proyek sekaligus menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat maupun media sosial.

“Ini merupakan tindak lanjut atas arahan Bapak Bupati. Kami ingin memastikan bahwa pekerjaan jalan desa benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” tegasnya di sela-sela peninjauan.

Dari hasil pengecekan di lokasi, ditemukan bahwa kualitas pekerjaan belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Beberapa bagian pekerjaan dinilai perlu evaluasi dan perbaikan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Atas temuan tersebut, Wabup secara langsung memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) dan menghubungi Kepala Desa Ngampal agar segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan bahwa seluruh pengerjaan wajib mengacu pada RAB dan standar teknis yang berlaku.

“Pengerjaan harus sesuai dengan RAB yang telah dibuat. Tidak boleh ada pekerjaan yang asal-asalan atau menyimpang dari ketentuan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memberikan peringatan tegas kepada Timlak dan Kepala Desa agar tidak “ngawur” dalam melaksanakan pembangunan jalan desa melalui anggaran BKKD. Setiap penggunaan anggaran publik, lanjutnya, harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Pemkab menegaskan bahwa pembangunan desa harus benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Infrastruktur yang dibangun dengan dana publik harus berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat yang turut melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang bersih dan berkualitas.

“Kami sangat mengapresiasi peran serta masyarakat. Pengawasan bersama adalah bagian penting dari upaya kita menjaga kualitas pembangunan,” tambahnya.

Pemkab Bojonegoro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencintai, menyayangi, dan menjaga Kabupaten Bojonegoro dengan baik melalui kepedulian terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran daerah secara tepat sasaran.

Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan setiap program pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.(Hf)