BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat sinergi dan pengendalian program pembangunan melalui Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar pada Rabu (4/3/2026) di Ruang Angling Dharma. Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah, serta dihadiri 28 camat se-Kabupaten Bojonegoro dan seluruh jajaran OPD.
Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah. Menurutnya, rakor ini menjadi wujud sinergi dan komunikasi aktif antara pemerintah kabupaten dengan para camat agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah harus mampu merespons dan menyelesaikan berbagai persoalan maupun keresahan yang berkembang di tengah masyarakat. Posisi camat dinilai sangat strategis karena berhadapan langsung dengan dinamika desa dan masyarakat. Oleh karena itu, camat dituntut untuk selalu membangun komunikasi yang intensif dengan warga, bersikap visioner dalam merencanakan pembangunan, koordinatif dalam menjalankan tugas, tegas dalam mengambil keputusan, serta responsif terhadap berbagai persoalan di wilayahnya. Integritas juga menjadi kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tertib dan adaptif terhadap tantangan.
Bupati menambahkan, perencanaan pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat terwujud apabila diawali dengan pemetaan wilayah yang akurat. Setiap camat harus memahami kondisi demografis dan geografis wilayahnya masing-masing, sehingga potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM dapat dioptimalkan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Sementara itu, Wakil Bupati Nurul Azizah mengingatkan pentingnya pengawasan wilayah secara berkelanjutan. Ia menekankan agar para camat aktif memantau berbagai aktivitas pembangunan, termasuk keberadaan bangunan yang tidak berizin. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan memastikan pembangunan berjalan sesuai regulasi.
Nurul Azizah juga menyampaikan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan dan jembatan, perbaikan serta pembangunan gedung sekolah, serta penguatan sektor ekonomi dan pariwisata. Ia meminta para camat untuk mengusulkan program yang benar-benar prioritas dan mendesak di wilayahnya, sehingga selaras dengan visi pemerintah daerah untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan solutif.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menambahkan bahwa dalam rakor tersebut para camat memaparkan sejumlah program prioritas di wilayah masing-masing. Paparan itu mencakup potensi unggulan daerah, pengelolaan aset milik pemerintah kabupaten, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan sarana prasarana lainnya yang dinilai mendesak.
Selain itu, rakor juga membahas pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro seperti Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega, termasuk progres verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi dasar untuk memastikan keluarga yang berhak telah menerima program bantuan, sekaligus mengidentifikasi warga yang belum tersentuh program pemerintah. Tak kalah penting, data pengangguran di setiap desa turut menjadi perhatian sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap terbangun koordinasi yang semakin solid antara pemerintah kabupaten dan kecamatan, sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(Hf)
