BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat pengawasan serta peningkatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan umpan balik penerbitan rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar pada Senin (09/03/2026) di Ruang Angling Dharma.
Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi sekaligus pembinaan kepada pengelola dapur MBG agar pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, terutama terkait aspek kebersihan, keamanan pangan, serta kualitas layanan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bahwa jumlah SPPG di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami perkembangan seiring dengan perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis.
Berdasarkan data terbaru, saat ini terdapat 133 SPPG di Bojonegoro. Dari jumlah tersebut, sebanyak 123 SPPG telah beroperasi, dua berstatus suspect, dan sembilan lainnya masih belum beroperasional.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan SPPG tersebut telah melayani sebagian besar sasaran program MBG di Bojonegoro yang mencapai sekitar 356 ribu penerima manfaat.
“Jika melihat data tersebut, pelayanan sudah hampir menjangkau 80 persen dari total sasaran penerima manfaat,” ujar Nurul Azizah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari luasnya cakupan pelayanan, tetapi juga dari kualitas makanan yang disajikan serta standar kebersihan dapur yang harus benar-benar terjaga.
Menurutnya, dapur MBG yang dikelola oleh SPPG harus terus meningkatkan kualitas layanan, mulai dari proses pengolahan makanan, kebersihan peralatan, hingga penyajian makanan kepada para penerima manfaat.
Program MBG sendiri menjadi perhatian publik karena berhubungan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok penerima manfaat yang membutuhkan dukungan nutrisi untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia.
Nurul Azizah juga mengingatkan para pengelola dapur untuk memastikan menu yang disajikan sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan. Selain itu, kualitas makanan juga harus tetap terjaga agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa dari hasil evaluasi sebelumnya, masih terdapat beberapa masukan dari masyarakat terkait kualitas makanan maupun kesesuaian menu yang disajikan oleh dapur MBG.
“Sekarang masyarakat semakin terbuka dalam menyampaikan masukan, termasuk melalui media sosial. Oleh karena itu, dapur-dapur SPPG harus benar-benar menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pada tahap awal pelaksanaan program memang dilakukan percepatan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Namun dalam prosesnya masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan.
Karena itu, ke depan seluruh SPPG diharapkan dapat memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, khususnya terkait standar higiene dan sanitasi dapur.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Ninik Susmiati dalam laporannya menyampaikan bahwa dari total 133 SPPG yang ada, sebanyak 118 telah mengajukan permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 SPPG telah mendapatkan sertifikat SLHS. Kemudian empat SPPG telah direkomendasikan untuk penerbitan sertifikat dan saat ini masih dalam proses administrasi.
Selain itu, terdapat 23 SPPG yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta 11 SPPG lainnya masih dalam tahap verifikasi oleh tim dari Dinas Kesehatan.
Ninik menjelaskan bahwa sebagian besar temuan pada SPPG yang belum memenuhi syarat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar higiene sanitasi.
“Hari ini kami mengundang 41 SPPG, yang terdiri dari 23 SPPG yang dinyatakan tidak memenuhi syarat serta 18 SPPG yang belum mengajukan SLHS. Pertemuan ini bertujuan memberikan umpan balik terhadap hasil verifikasi lapangan agar segera dilakukan perbaikan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya perlu segera ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG bersama para mitra penyelenggara dapur.
Apabila perbaikan tidak segera dilakukan, maka proses verifikasi harus diulang kembali. Hal tersebut termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, peralatan dapur, serta kualitas air yang digunakan dalam proses pengolahan makanan.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap seluruh SPPG dapat segera memenuhi standar higiene sanitasi yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan secara optimal, aman, dan berkualitas sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh penerima program.(Hf)
