BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) sebagai solusi strategis untuk mengurai kemacetan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. Proyek ini diproyeksikan menjadi infrastruktur jangka panjang yang mampu menopang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, khususnya kendaraan berat yang selama ini melintasi pusat kota.
Pemaparan hasil Studi Kelayakan (Feasibility Study) JLS terintegrasi flyover digelar pada Rabu (18/2/2026) di Ruang Angling Dharma. Kajian tersebut disampaikan oleh Tim Pusat Kajian Lalu Lintas dan Transportasi (LKFT) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memaparkan analisis teknis, sosial, ekonomi, hingga lingkungan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa pembangunan JLS harus mengedepankan prinsip pemecahan masalah secara konkret dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran. Ia mendorong konsep yang minimalis namun visioner, dengan tata letak jalur yang dirancang detail agar penggunaan lahan dan struktur dapat lebih hemat tanpa mengurangi fungsi serta nilai ekonominya di masa depan.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ifan, menjelaskan bahwa setelah studi kelayakan rampung pada 2025, proyek akan memasuki tahap lanjutan pada 2026. Tahapan tersebut meliputi penyusunan Detailed Engineering Design (DED) untuk JLS yang terintegrasi dengan flyover dan jembatan. Selain itu, dokumen pengadaan tanah, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) juga akan disiapkan secara paralel.
Secara perencanaan, JLS diposisikan di sisi selatan rel kereta api. Mengingat akses masuk kota dari arah selatan masih melewati perlintasan sebidang, maka keberadaan flyover menjadi bagian penting dari desain agar kendaraan, terutama truk bermuatan besar, tidak lagi melintasi jalur dalam kota. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas di kawasan perkotaan yang selama ini kerap mengalami kepadatan.
Hasil pemodelan yang dipaparkan tim LKFT UGM menunjukkan bahwa JLS akan berperan signifikan dalam menurunkan volume kendaraan di pusat kota. Fokus penguraiannya berada di kawasan Bundaran Jetak dan simpang Proliman Kapas yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan akibat tingginya arus kendaraan berat serta keterbatasan fasilitas pendukung.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut karena dinilai memiliki urgensi tinggi dalam menjawab persoalan sosial dan kemacetan. Namun ia mengingatkan agar proses pembebasan lahan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan perlindungan lahan produktif. Ia juga menekankan pentingnya menjaga dampak ekonomi lokal agar pembangunan tidak mematikan usaha masyarakat sekitar serta memastikan perencanaan titik keluar-masuk JLS dihitung secara matang agar tidak menimbulkan titik kemacetan baru.
Kegiatan pemaparan ini turut dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Ketua Komisi D DPRD, jajaran kepala OPD, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Dengan dimulainya tahapan lanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap JLS dapat menjadi solusi jangka panjang bagi kelancaran mobilitas, keselamatan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di wilayah Bojonegoro.(Hf)
