BOJONEGORO — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB) digelar di Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Minggu (5/4/2026). Momentum ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menghapus sekat antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum.
Kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian acara, di antaranya penyerahan bantuan sosial bagi anak yatim dan penyandang disabilitas, layanan cek kesehatan gratis, pameran UMKM, hingga operasi pasar murah.
Ketua PDKB Bojonegoro, Sanawi, dalam sambutannya menyampaikan rasa haru atas meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Ia menegaskan, harapan besar PDKB adalah menjadikan Bojonegoro sebagai daerah yang ramah dan inklusif.
“Harapan kami hanya satu, Bojonegoro menjadi kota tanpa perbedaan antara penyandang disabilitas dan masyarakat pada umumnya. Kita sudah memiliki Perda Disabilitas sebagai payung hukum, sehingga tidak ada lagi diskriminasi,” ujarnya.
Sanawi juga mengisahkan perjalanan panjang berdirinya PDKB yang berawal dari gerakan kolektif di Kediri, hingga akhirnya berkembang dan mandiri di Bojonegoro sebagai wadah pendampingan bagi para penyandang disabilitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, yang hadir mewakili Bupati Bojonegoro, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus meningkatkan perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Menurutnya, tahun 2026 menjadi momentum penguatan berbagai program sosial. Pemerintah berupaya memastikan bantuan tepat sasaran melalui pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional yang melibatkan perangkat desa dan kader di lapangan.
“Kami menyasar seluruh masyarakat rentan. Dengan perbaikan data, kami ingin memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Tak hanya fokus pada bantuan sosial, Pemkab Bojonegoro juga mendorong program pemberdayaan mandiri bagi penyandang disabilitas, seperti pelatihan keterampilan menjahit dan tata rias, penyediaan alat bantu, serta jaminan sosial bagi kelompok non-produktif seperti lansia dan penderita sakit kronis.
Kegiatan yang juga bertepatan dengan momen halal bihalal di bulan Syawal ini menjadi ajang mempererat komunikasi antara pemerintah dan komunitas disabilitas. Agus menekankan pentingnya dialog berkelanjutan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Semakin sering kita bertemu, semakin kuat ikatan batinnya. Kami terbuka untuk berdiskusi kapan saja demi mewujudkan Bojonegoro yang benar-benar inklusif,” pungkasnya.(Hf)
