BOJONEGORO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro menyampaikan pemandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu 2 Juli 2025.
Dalam pemandangan umum tersebut, Fraksi PKB Bojonegoro berharap bahwa penyusunan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah benar-benar sesuai dengan ketentuan hasil evaluasi peraturan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
M. Suparno, Juru Bicara Fraksi PKB Bojonegoro, merekomendasikan adanya pembahasan lebih lanjut terkait Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Bojonegoro.
Menurut Suparno, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Fraksi PKB Bojonegoro berharap bahwa Raperda tersebut dapat disusun dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro.
Dengan demikian, Fraksi PKB Bojonegoro berharap bahwa pembahasan Raperda dapat dilakukan dengan serius dan transparan, sehingga dapat menghasilkan peraturan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Bojonegoro. Hal ini sejalan dengan visi Bojonegoro Bahagia, Makmur, dan Membanggakan, yang menjadi tujuan bersama bagi seluruh masyarakat Bojonegoro.(imm)
