BOJONEGORO – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Rabu malam, 26 November 2025, berlangsung khidmat saat anggota dewan, jajaran eksekutif, serta seluruh undangan mengisi ruang sidang utama dalam agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sidang ini menjadi momentum penting yang akan menentukan arah pembangunan daerah satu tahun mendatang.
Dalam forum tersebut, Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat melalui juru bicara Moch Choirul Anam menyampaikan pendapat akhir fraksi. Pihaknya mengawali dengan memberikan apresiasi kepada Bupati Bojonegoro yang hadir langsung pada rapat paripurna, serta kepada pimpinan rapat dan seluruh peserta yang telah menyukseskan penyelenggaraan sidang.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat menekankan bahwa penyusunan RAPBD harus selaras dengan dokumen KUA–PPAS, terutama terkait besaran anggaran. Keselarasan tersebut dinilai penting untuk menjamin konsistensi kebijakan sekaligus mempermudah proses pelaksanaan anggaran nantinya. Fraksi juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Setelah APBD ditetapkan, fraksi meminta agar Bupati memerintahkan OPD segera menyiapkan langkah-langkah teknis sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dimulai sejak awal tahun anggaran dan tidak mengalami keterlambatan.
Terkait besaran SILPA, fraksi menyatakan dapat memahami kondisi tersebut karena SILPA masih memiliki peran dalam menjaga stabilitas arus kas keuangan daerah. Namun demikian, fraksi tetap berharap pengelolaan anggaran dapat dilakukan lebih efektif agar serapan anggaran semakin optimal di tahun mendatang.
Dalam aspek pembangunan, Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat menyampaikan harapan agar pada tahun 2026 angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dapat menurun secara signifikan, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan tingkat pengangguran terbuka berkurang. Seluruh dinamika, kritik, dan masukan yang muncul selama rangkaian pembahasan baik di tingkat komisi maupun di Badan Anggaran disebut telah menjadi bagian dari komitmen fraksi dalam mengawal kebijakan fiskal daerah.
Menutup penyampaiannya, fraksi menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan APBD 2026 benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kabupaten Bojonegoro.(Hf)
