FGD RIPPARkab Digelar, DPRD Dorong Pariwisata Bojonegoro Berdaya Saing dan Berkelanjutan

imamjoss22
IMG 20260206 130553 copy 1080x692

BOJONEGORO – Upaya memperkuat arah pembangunan sektor pariwisata terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama DPRD. Salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARkab) yang digelar pada Rabu (4/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam menyempurnakan regulasi pembangunan sektor pariwisata daerah agar lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. FGD dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari akademisi, perangkat daerah, anggota DPRD, hingga pelaku usaha pariwisata.

Dalam forum diskusi tersebut, beragam masukan mengemuka. Di antaranya penguatan tata kelola destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung, strategi promosi yang lebih efektif, hingga pemberdayaan UMKM serta penguatan identitas lokal Bojonegoro sebagai daya tarik wisata.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bojonegoro, Sudiyono, menyampaikan bahwa Raperda RIPPARkab memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, dokumen perencanaan tersebut akan menjadi pijakan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Raperda ini sangat strategis untuk pengembangan pariwisata daerah. Harapannya, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen, Bapemperda DPRD Bojonegoro sepakat memasukkan Raperda RIPPARkab Bojonegoro Tahun 2026–2030 ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. DPRD juga menegaskan akan mendorong pembahasan raperda tersebut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dengan adanya Perda RIPPARkab nantinya, pembangunan sektor pariwisata di Bojonegoro diharapkan memiliki payung hukum yang kuat, arah kebijakan yang jelas, serta mampu menciptakan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, sekaligus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Hf)