BOJONEGORO – Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang akan terintegrasi dengan flyover. Dukungan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya urgensi penanganan persoalan sosial dan kemacetan lalu lintas yang kian terasa di wilayah Bojonegoro.
Meski mendukung penuh, Abdullah Umar menegaskan bahwa proyek strategis tersebut harus dirancang secara matang dan komprehensif. Ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan lahan produktif, khususnya lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Mengingat adanya arahan Presiden terkait perlindungan lahan produktif, DPRD meminta agar proses pembebasan lahan dikonsultasikan secara mendalam dan transparan agar tidak mengganggu produktivitas pertanian warga.
Selain itu, DPRD juga menaruh perhatian serius terhadap dampak ekonomi lokal. Menurutnya, pembangunan JLS tidak boleh hanya berorientasi pada kelancaran arus lalu lintas semata, tetapi juga harus memberikan akses dan peluang ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar jalur terdampak. Ia berharap proyek ini justru mampu menggerakkan roda perekonomian baru, bukan sebaliknya mematikan usaha-usaha kecil yang telah lama tumbuh di sepanjang jalur yang akan dibangun.
Aspek manajemen arus lalu lintas pun menjadi sorotan. Abdullah Umar menekankan bahwa penentuan titik pintu masuk dan keluar JLS harus dihitung secara cermat melalui kajian teknis yang akurat, sehingga tidak memunculkan titik kemacetan baru di kawasan lain.
Langkah awal pembangunan tersebut ditandai dengan pemaparan hasil Studi Kelayakan Pembangunan JLS yang terintegrasi dengan flyover oleh Tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kegiatan itu digelar pada Rabu (18/2/2026) di Ruang Angling Dharma dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa pembangunan JLS harus mengedepankan prinsip pemecahan masalah sekaligus efisiensi anggaran. Ia meminta agar konsep yang diusung benar-benar mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Menurutnya, pemerintah daerah mendorong konsep pembangunan yang efisien dan minimalis, namun tetap visioner. Salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah penyusunan struktur atau layout jalur secara lebih detail guna memastikan efisiensi penggunaan lahan dan struktur bangunan, tanpa mengurangi fungsi utama maupun nilai ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang.
Dengan adanya kajian akademis dan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta tim ahli, diharapkan pembangunan JLS terintegrasi flyover ini dapat menjadi solusi konkret atas persoalan kemacetan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bojonegoro.(Hf)
