BOJONEGORO – Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulah Umar, menggelar Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di kediamannya, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, pada Sabtu (22/11). Sejak pagi, masyarakat dari berbagai desa tampak antusias menghadiri kegiatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Dalam sambutannya, Abdulah Umar menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda rutin yang digelar tiga kali setiap tahun sebagai sarana anggota dewan untuk turun langsung dan berinteraksi dengan warga. Menurutnya, reses tidak hanya menjadi kesempatan menyerap aspirasi, tetapi juga ruang untuk melaporkan perkembangan kerja DPRD kepada masyarakat. Ia memastikan setiap masukan akan dihimpun dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran serta sinkronisasi program pembangunan bersama pemerintah daerah.
Sebagai anggota Fraksi PKB dari Dapil II, Abdulah Umar juga memaparkan progres program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025 sejumlah pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas, meliputi perbaikan jalan, jembatan, Tembok Penahan Tanah (TPT), serta Jalan Usaha Tani (JUT). Selain itu, Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dijadwalkan tetap disalurkan pada bulan September, November, dan Desember. Untuk tahun ini, Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran BKKD sebesar Rp 757 miliar bagi 430 desa sebagai bentuk komitmen mempercepat pembangunan di tingkat desa.
Abdulah Umar turut menjelaskan tiga program utama yang tengah difokuskan Pemkab dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Program tersebut yakni pemberdayaan peternak ayam petelur melalui GAYATRI, pendampingan pengembangan usaha lewat program Kolega, dan peningkatan pendapatan keluarga melalui budidaya domba. Ia menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan program mengingat tingginya APBD Bojonegoro belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan.
Aspirasi warga didominasi persoalan banjir dan kerusakan saluran irigasi. Perwakilan masyarakat Kecamatan Kanor mengungkapkan bahwa wilayah mereka kerap terendam ketika Sungai Bengawan Solo meluap pada musim hujan. Warga meminta pemerintah melakukan normalisasi Sungai Mekuris serta membangun krib untuk mengatur aliran air sehingga banjir tidak kembali merendam permukiman. Dari Desa Pilang, warga juga mengadukan rusaknya jaringan irigasi yang berdampak pada produktivitas pertanian dan membutuhkan perbaikan segera.
Kegiatan reses berlangsung dialogis dan kondusif. Warga berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pemerataan pembangunan di Bojonegoro semakin terasa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Hf)
