BOJONEGORO – Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memimpin apel pagi Rabu (1/4/2026) di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro. Dalam amanatnya, Wabup menekankan pentingnya langkah efisiensi energi dan anggaran di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada kondisi nasional.
Wabup menyampaikan, situasi dunia seperti konflik antara Amerika Serikat dan Iran memengaruhi stabilitas energi global, termasuk Indonesia. Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta melakukan langkah penghematan energi dan biaya.
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota adalah mendorong penggunaan transportasi umum dan sepeda untuk jarak dibawah 7 kilometer,” ujarnya.
Selain itu, Wabup menjelaskan bahwa pelaksanaan bersepeda di hari Senin kemudian dilanjutkan apel pagi sebagai bentuk implementasi kebijakan efisiensi. Terkait sistem kerja, Nurul Azizah menegaskan bahwa saat ini kebijakan Work From Home (WFH) belum diberlakukan di Kabupaten Bojonegoro.
“Sesuai arahan Bupati, WFH belum diperlukan. Namun kita tetap menunggu petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri. Jika nanti diberlakukan, maka ASN harus tetap bekerja efektif dengan prinsip efisiensi energi dan biaya,” jelasnya.
Lebih lanjut, terkait kondisi energi nasional, pemerintah pusat pasti akan melakukan penyesuaian dengan harga minyak dunia. Dan soal kelangkaan LPG 3 kg, yang sempat terjadi menjelang hari raya beberapa waktu lalu, hal tersebut disebabkan keterlambatan distribusi akibat cuaca buruk di jalur pengiriman. Dampaknya, stok LPG di agen dan pangkalan terbatas sehingga harga sempat melonjak di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengajukan tambahan kuota LPG sebesar 10 persen serta melaksanakan operasi pasar murah di sejumlah kecamatan dan mengajukan tambahan ke kecamatan-kecamatan lain. Dan saat ini, pihak Pertamina masih melakukan evaluasi.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menegaskan sejumlah langkah efisiensi yang harus diterapkan oleh seluruh OPD, antara lain pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Efisiensi belanja makan dan minum. Juga pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), termasuk pembelian di SPBU.
“Seluruh kebijakan ini bertujuan menjaga ketahanan fiskal daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan energi,” pungkasnya.(Hms/Hf)
