BOJONEGORO – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa terus diwujudkan melalui berbagai program strategis. Salah satunya melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun 2025 yang realisasinya kini telah rampung di sebagian besar desa di Kecamatan Kedungadem.
Dari total 23 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kedungadem, sebanyak 22 desa telah melaksanakan program BKKD tahun 2025. Program tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk mendukung akses transportasi dan konektivitas antarwilayah.
Camat Kedungadem, Sahlan, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun ini tergolong cukup masif karena mencakup berbagai infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
“Pembangunan tahun ini cukup besar dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur jalan yang menjadi akses utama aktivitas warga,” ungkap Sahlan, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas jalan menjadi fokus utama dalam program BKKD tahun ini. Total panjang ruas jalan yang dibangun di wilayah Kecamatan Kedungadem mencapai 20.139 meter.
Pembangunan tersebut dilakukan dengan dua metode, yakni menggunakan konstruksi rigid beton serta pengaspalan, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah desa.
Dengan peningkatan kualitas jalan tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar, sekaligus memperkuat konektivitas antar desa yang selama ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain pembangunan jalan, program BKKD juga digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur penunjang lainnya yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan permukiman warga.
Beberapa infrastruktur tersebut antara lain pembangunan drainase untuk memperlancar aliran air serta mencegah genangan air di kawasan permukiman.
Kemudian pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) serta bronjong yang berfungsi untuk memperkuat struktur tanah sekaligus mengantisipasi potensi longsor di wilayah yang rawan pergerakan tanah.
“Drainase, TPT, dan bronjong ini sangat penting, terutama untuk menjaga stabilitas tanah serta menghindari kerusakan lingkungan yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat,” jelas Sahlan.
Dari total 23 desa yang ada di Kecamatan Kedungadem, hanya satu desa yang tidak mendapatkan alokasi BKKD tahun 2025, yakni Desa Drokilo.
Meski demikian, Sahlan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa-desa penerima program tetap berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis serta ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa pihak kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik, terutama mengingat besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa melalui program tersebut.
Untuk itu, pihak kecamatan secara aktif melakukan pendampingan sekaligus pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Pendampingan yang dilakukan tidak hanya sebatas koordinasi administratif, tetapi juga mencakup pemantauan langsung terhadap progres pekerjaan agar sesuai dengan aturan dan standar teknis yang berlaku.
“Komitmen kami adalah melakukan pendampingan dan pengawasan agar penggunaan dana benar-benar berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Melalui pembangunan infrastruktur yang bersumber dari program BKKD ini, diharapkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat desa dapat terus meningkat.
Selain itu, keberadaan akses jalan yang lebih baik juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan indeks kesejahteraan warga di wilayah Kecamatan Kedungadem.(Hf)
