BOJONEGORO — DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Melalui audiensi yang digelar Komisi C di ruang rapat Komisi C, Rabu (4/3/2026), evaluasi menyeluruh dilakukan, terutama terkait kualitas menu dan standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Audiensi tersebut dihadiri Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama jajaran Komisi C, perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Koordinator SPPG Wilayah Bojonegoro, seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Bojonegoro, serta Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Bojonegoro.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro tampil memberikan penegasan kuat terkait pentingnya menjaga mutu program. Ia menekankan bahwa MBG bukan sekadar program distribusi makanan, melainkan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Program ini menyangkut masa depan anak-anak Bojonegoro. Karena itu pelaksanaannya tidak boleh asal jalan. Standar gizi harus jelas, pengawasan harus ketat, dan evaluasi harus dilakukan secara berkala,” tegasnya.
Ketua DPRD juga menyoroti munculnya polemik di masyarakat terkait penyajian menu di sejumlah SPPG yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip gizi seimbang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap program MBG.
Ia meminta Dinas Kesehatan untuk memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada seluruh pengelola SPPG, termasuk memastikan keterlibatan tenaga ahli gizi dalam perencanaan menu, khususnya selama Ramadan yang memiliki pola konsumsi berbeda dari hari biasa.
“Jangan sampai ada kesan berjalan sak senenge dewe. Semua harus mengacu pada standar yang sama. Ini program besar, jadi tata kelolanya juga harus profesional,” ujarnya.
Sementara itu, data Dinas Kesehatan per 4 Maret 2026 mencatat terdapat 133 SPPG di Kabupaten Bojonegoro, dengan 123 unit telah beroperasi aktif. Total sasaran penerima manfaat MBG mencapai 366.160 orang, sedangkan realisasi penerima manfaat saat ini sebanyak 232.007 orang.
Meski capaian secara kuantitatif dinilai cukup progresif, DPRD menegaskan bahwa angka tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberhasilan. Kualitas menu, kecukupan gizi, serta konsistensi standar operasional tetap menjadi prioritas utama.
Audiensi berlangsung dinamis. Sejumlah kepala SPPG menyampaikan kendala teknis di lapangan, mulai dari distribusi bahan pangan, keterbatasan komoditas tertentu selama Ramadan, hingga penyesuaian jadwal dan komposisi menu bagi penerima manfaat yang berpuasa.
Menutup audiensi, Ketua DPRD kembali menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal pelaksanaan MBG melalui fungsi pengawasan. Ia berharap program ini tidak hanya berjalan secara administratif dan mengejar target angka, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara optimal, profesional, dan berkelanjutan.
“Tujuan kita jelas, memastikan anak-anak Bojonegoro mendapatkan asupan gizi yang layak. Itu yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.(Hf)
